Istana Minta Maaf Banjir Jakarta, Prabowo Perintah Benahi Tata Kelola Air

22 Jan 2026, 18:07 WIB

Anggota Sat Lantas Jakarta Barat melakukan pengaturan dan pemantauan di Jl. Pangeran Tb. Angke Wijaya Kusuma Gropet imbas adanya genangan air setinggi ± 40 Cm., Minggu (18/1/2026) (X/@TMCPoldaMetro)

Intinya sih...

Presiden Prabowo minta benahi tata kelola air, terutama di Pulau Jawa
Permasalahan banjir merupakan isu tahunan yang berulang
Pemerintah menyadari, banjir tidak semata-mata disebabkan faktor cuaca atau tingginya curah hujan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wilayah Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan dalam sepekan terakhir. Akibatnya, sejumlah daerah terendam banjir. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan permintaan maaf kepada warga terdampak.

Pemerintah pusat, kata Mensesneg, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Langkah taktis yang diambil antara lain memperkuat operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) di wilayah Jabodetabek.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Kami telah berkoordinasi untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca dengan harapan bisa mengurangi tingginya curah hujan yang saat ini memasuki puncaknya hingga akhir Januari,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/1/2026).

1. Presiden Prabowo minta benahi tata kelola air

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada jajarannya untuk segera membenahi tata kelola air secara menyeluruh. Prasetyo mengatakan, Presiden terus memantau perkembangan situasi banjir di Tanah Air, meski sedang melakukan kunjungan kerja di luar negeri.

Presiden memerintahkan pembentukan tim kajian untuk merancang desain besar (grand design) pengelolaan air, khususnya di Pulau Jawa.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisa, dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah yang berkenaan dengan pengelolaan air, khususnya di Pulau Jawa,” kata Prasetyo.

2. Permasalah banjir merupakan isu tahunan yang berulang

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Prasetyo berujar, permasalahan banjir merupakan isu tahunan yang terus berulang. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan melibatkan lintas sektor.

Salah satu dampak signifikan dari cuaca ekstrem kali ini terlihat pada sektor transportasi. Prasetyo menyebutkan laporan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mencatat adanya gangguan pada jalur rel akibat genangan air.

“Sesuai laporan Dirut PT KAI, dalam waktu satu minggu terakhir ada 16 titik, yang sekarang bertambah menjadi 17 titik genangan di jalur rel kereta api. Bahkan, ada satu titik yang selama ini belum pernah terjadi genangan, kini muncul dan mengganggu pelayanan kereta api,” ucap Prasetyo.

3. Ada penurunan jumlah daerah tangkap air

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Pemerintah menyadari, banjir tidak semata-mata disebabkan faktor cuaca atau tingginya curah hujan. Prasetyo menyoroti adanya faktor perubahan tata ruang dan pendangkalan daerah aliran sungai yang memperparah keadaan.

Data pemerintah menunjukkan adanya penurunan drastis jumlah situ atau danau di wilayah Jabodetabek yang berfungsi sebagai reservoir atau daerah tangkapan air.

“Wilayah Jabodetabek dulunya memiliki kurang lebih 1.000 situ, danau, atau telaga. Namun, menurut data terakhir, saat ini hanya tersisa sekitar 200 situ. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama,” ujar dia.

Untuk mengatasi masalah ini, Presiden menginstruksikan tim gabungan yang terdiri dari Bappenas, Kemenko Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Dalam Negeri untuk bekerja cepat. Tim ini juga akan melibatkan otorita pengelola Pantai Utara Jawa yang tengah mempersiapkan proyek Giant Sea Wall.