Jadi Contoh, 100 Persen Pegawai KPK Sudah Lapor LHKPN

06 Mar 2023, 10:26 WIB

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 1.630 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaporkan harta kekayaannya periodik 2022. Jumlah itu telah mencapai 100 persen.

"Per 28 Februari 2023, pelaporan LHKPN seluruh insan KPK telah mencapai 100 persen. Tercatat sejumlah 1.630 LHKPN telah dilaporkan oleh seluruh Pimpinan, Dewan Pengawas, dan pegawai KPK," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati, Senin (6/3/2023).

"Batas waktu penyampaian LHKPN di KPK satu bulan lebih awal dari batas akhir pada umumnya, di mana batas akhir LHKPN periodik 2022 adalah 31 Maret 2023," imbuhnya.

1. Setelah dilaporkan, LHKPN akan diverifikasi

Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati (IDN Times/Aryodamar)

LHKPN yang sudah disampaikan itu kemudian akan diverifikasi administratif. Setelah dinyatakan lengkap, LHKPN akan diumumkan di situs LHKPN.

"Hal ini sebagai bentuk transparansi kepemilikan harta kekayaan insan KPK yang selanjutnya dapat diakses juga oleh masyarakat melalui tautan https://elhkpn-app.kpk.go.id," jelas Ipi.

2. Baru ada 224 dari 1.611 instansi yang sudah lapor LHKPN

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding saat Konferensi pers Hakordia 2021. (dok. Humas KPK)

Ipi mengungkapkan, sejauh ini sudah ada 224 dari 1.611 instansi yang telah selesai melaporkan kekayaan periodik 2022. Penyelenggara negara yang belum lapor kekayaan diharapkan segera melapor.

"KPK mengajak para penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN, untuk segera melaporkannya sebagai pemenuhan kewajibannya," ujar dia.

3. KPK pakai AI untuk cek LHKPN tahun ini

(Ruang Pelaporan LHKPN di KPK) ANTARA FOTO

Diketahui, KPK memanfaatan artificial inteligence (AI) mulai tahun ini untuk mengecek LHKPN. Meski AI digunakan, KPK tetap akan melakukan pemeriksaan secara manual. Pemeriksaan akan dilakukan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.

KPK berharap penggunaan sistem AI membuat penyelenggara negara tidak sembarangan mengisi kekayaan mereka. KPK juga akan menggandeng Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menginput data kepemilikan kendaraan setiap penyelenggara negara.