Jateng Siapkan 12 Kawasan Industri, Izin Ditargetkan Rampung 30 Hari

11 Nov 2026, 14:09 WIB4 min read

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam penandatanganan nota kesepahaman dan pembentukan Desk Investasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026).

Intinya Sih

5W1H

Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru di berbagai daerah, masing-masing minimal 50 hektare sesuai tata ruang, dengan target perizinan rampung paling lambat 30 hari.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan mengklarifikasi administrasi 12 pengembang kawasan, sekaligus membentuk Desk Investasi Jateng untuk mendampingi proyek bernilai di atas Rp1 triliun.
Jawa Tengah menyiapkan dry port Batang, pelabuhan Kendal, dan revitalisasi Tanjung Emas; realisasi investasi Januari–September 2026 mencapai Rp72,54 triliun dan menyerap 340.334 tenaga kerja.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru, dengan proses perizinan ditargetkan selesai paling lambat 30 hari.
Who?
Pemprov Jawa Tengah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Wakil Menteri Todotua Pasaribu, Gubernur Ahmad Luthfi, serta 12 pelaku usaha pengembang kawasan industri.
Where?
Kawasan disiapkan di Rembang, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan, Jawa Tengah.
When?
Target perizinan paling lambat 30 hari disampaikan Todotua Pasaribu pada 11 November 2026 di Semarang; proses perizinan saat ini sedang berjalan.
Why?
Percepatan dilakukan untuk mengatasi hambatan investasi, menyediakan kepastian lahan, memudahkan layanan perizinan, dan mendorong pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah.
How?
BKPM akan memanggil 12 pelaku usaha untuk klarifikasi dan penyelesaian administrasi. Setiap daerah didorong menyiapkan kawasan minimal 50 hektare sesuai tata ruang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Pemerintah pusat menargetkan proses perizinan kawasan tersebut dapat diselesaikan paling lambat dalam 30 hari.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, percepatan perizinan dilakukan untuk mengatasi hambatan investasi sekaligus mendorong pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah.

"Paling lama 30 hari. 12 Kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua di sela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus pembentukan Desk Investasi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026).

Untuk mempercepat proses tersebut, pihaknya akan memanggil 12 pelaku usaha yang mengembangkan kawasan industri guna melakukan klarifikasi dan menyelesaikan administrasi perizinan.

1. 12 daerah yang disiapkan memiliki kawasan industri baru

Pemprov Jawa Tengah telah mendorong 12 kabupaten/kota untuk menyiapkan potensi kawasan industri baru. Wilayah tersebut meliputi Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, setiap daerah didorong menyiapkan kawasan industri dengan luas minimal 50 hektare dan sesuai dengan tata ruang.

Kawasan tersebut nantinya diproyeksikan menjadi lokasi investasi baru yang ditawarkan kepada calon investor. Langkah ini diharapkan dapat memperluas pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang kerja di berbagai daerah.

Menurut Todotua, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi. Selain menyediakan kepastian lahan, keberadaan kawasan industri juga dapat memudahkan konsolidasi pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.

Ia mengakui, perizinan masih menjadi salah satu persoalan klasik dalam investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” jelasnya.

2. Desk Investasi Jateng fokus kawal proyek di atas Rp1 triliun

Jawa Tengah menjadi wilayah keempat pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Layanan yang berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah ini juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur.

Desk Investasi berfokus mendampingi proyek investasi dengan nilai di atas Rp1 triliun. Layanan ini dibentuk untuk menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menyelesaikan berbagai hambatan investasi. Permasalahan yang ditangani mencakup perizinan, persoalan lahan, hingga kebutuhan infrastruktur penunjang.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut pembentukan Desk Investasi sebagai langkah untuk memperkuat kepastian berusaha sekaligus mempercepat penyelesaian kendala yang dihadapi investor.

“Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” katanya.

3. Pemprov Jateng siapkan infrastruktur dan kawal investasi triliunan rupiah

Selain mempercepat perizinan, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan infrastruktur penunjang kawasan industri. Sejumlah rencana yang disiapkan antara lain pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Kesiapan infrastruktur logistik dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang dan menekan biaya operasional industri.

Pemprov Jateng juga tengah mengawal sejumlah rencana investasi, di antaranya investasi industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Desember 2026.

Selain itu, terdapat rencana ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun dan relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp2,17 triliun.

Berdasarkan data DPMPTSP Jawa Tengah, realisasi investasi pada Januari–September 2026 mencapai Rp72,54 triliun atau 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun. Investasi tersebut menyerap 340.334 tenaga kerja dari 82.420 proyek.

Khusus pada Triwulan III 2026, realisasi investasi tercatat sebesar Rp24 triliun atau tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut menyerap 127.117 tenaga kerja dari 26.431 proyek. Pada periode yang sama, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,83 persen secara tahunan.

Luthfi berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan kawasan industri serta mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.