Jazilul: PKB Hasil Muktamar Bali Legal, Ngaku-Ngaku Kita Sapu!

03 Sep 2024, 15:11 WIB

Amir Faisol

PKB buka peluang kaji ulang usulan DPW PKB DKI soal dukungan ke Anies Baswedan. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

PKB sah hasil Muktamar VI Bali untuk masa bakti 2024-2028 dengan surat pengesahan dari Kemenkumham RI.
Ketua Umum DPP PKB Cak Imin sudah rapat perdana dengan Ketua Dewan Syuro PKB Ma'ruf Amin.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Waketum DPP PKB, Jazilul Fawaid, menyampaikan, kepengurusan PKB berdasarkan hasil Muktamar VI Bali masa bakti 2024-2028 sudah mendapatkan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

Ia menegaskan, kepengurusan DPP PKB sudah tercatat di lembaran negara dan disahkan Menteri Hukum dan HAM.

Pernyataan ini sekaligus menjawab Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut bahwa muktamar PKB di Jakarta sah untuk digelar.

"Maka PKB yang legal adalah DPP PKB hasil muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang ngaku-ngaku, kita sapu!" ujar Jazilul saat dihubungi, Selasa (3/9/2024).

1. Cak Imin sudah gelar rapat perdana dengan Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin terpilih sebagai Ketua Dewan Syuro PKB (IDN Times/Amir Faisol)

Jazilul mengatakan, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah menggelar rapat perdana dengan Ketua Dewan Syuro PKB Ma'ruf Amin pada 31 Agustus 2024 lalu.

Dengan digelarnya rapat perdana ini, Jazilul menandai bahwa kepengurusan DPP PKB hasil muktamar Bali mulai bekerja dan akan terus bekerja untuk kejayaan partai.

"Jadi semuanya sudah selesai, DPP PKB 2024-2029 hasil muktamar Bali sudah legal, clear and clean dan langsung tancap gas bekerja," tutur dia.

2. Yaqut diminta hadiri panggilan pansus haji

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku dengar Muktamar di Bali tidak demokratis. (IDN Times/Amir Faisol)

Alih-alih ikut menanggapi Muktamar PKB Bali, Jazilul lantas meminta Yaqut Cholil Qoumas untuk hadir apabila dipanggil oleh pansus angket penyelenggaraan haji DPR RI.

Dia meminta agar Yaqut mau menjelaskan secara gamblang kepada pansus soal kekecewaan ribuan jemaah haji yang bertahun-tahun telah mengantre.

"Sudah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Tolong urus dan hadir pada pansus haji saja, jangan mangkir terus! Jelaskan masalah kouta haji yang membuat kecewa ribuan jemaah yang bertahun tahun telah ngantre," kata dia.

3. Yaqut sebut Muktamar PKB di Jakarta sah digelar

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku dengar Muktamar di Bali tidak demokratis. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Menag RI, Yaqut Cholil Qoumas menilai, rencana muktamar tandingan PKB yang akan digelar di Jakarta pada 2-3 September 2024 sah untuk dilakukan selama ada dasarnya.

Yaqut mengaku tidak mengetahui dasar pelaksanaan muktamar tandingan PKB yang akan digelar di Jakarta karena dirinya tidak ikut menggagas rencana itu.

Kendati demikian, Yaqut tak setuju bila muktamar PKB yang akan digelar di Jakarta itu sebagai muktamar tandingan PKB di Bali.

"Muktamar yang berbeda dengan di Bali sah-sah saja selama ada dasarnya. Selama dasarnya jelas, sah-sah saja," kata Yaqut.