Jelang Sidang Pilpres, Polri Imbau Masyarakat Tak Perlu Datangi MK

Dalam kesempatan itu, Asep juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu datang ke MK. Ia pun meminta masyarakat agar menjadikan peristiwa kericuhan pada 21-22 Mei 2019 yang lalu sebagai pembelajaran.

"Pertama tentunya imbauan supaya masyarakat tidak perlu datang dan paslon tertentu menyampaikan tidak perlu berbondong-bondong datang ke MK," jelas Asep.

"Kedua kita juga menyampaikan kepada warga masyarakat sebagai sebuah pembelajaran kita bahwa, hal-hal yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei ini tidak perlu lagi terjadi. Jadi semua ada upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dalam arti kita menghimbau supaya tidak datang ke Jakarta," sambungnya.

Selain itu, untuk personel yang disiagakan  mengamankan MK, polisi hingga saat ini telah menyiapkan 32 ribu aparat gabungan TNI/Polri.

"Masih 32 ribu ini merupakan gabungan Polri dan TNI serta aparat terkait seperti Pemda dan Dinas Kesehatan," ungkap Asep.

Lebih lanjut, Asep menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir akan terganggu dengan adanya sidang tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian hingga saat ini tidak akan melakukan pemblokiran jalan sepenuhnya seperti pada aksi 21-22 Mei yang lalu.

"Itu kondisi atau rencana awal kita tapi (polisi) melihat situasi yang berkembang. Tanggal 14 (Juni) sampai 28 (Juni) masyarakat tenang saja bekerja dan beraktifitas karena jalan protokol tidak terganggu seperti kemarin," ucapnya.

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno sebelumnya meminta para pendukungnya, tak usah menggelar demonstrasi saat sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi. Sandiaga telah mendiskusikan perihal ini dengan Prabowo Subianto lantaran banyaknya pendukung mereka yang bertanya.

"Saya sampaikan, harapan kami bagi pendukung tinggal di rumah tidak perlu berbondong-bondong datang ke MK," kata Sandiaga di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam (11/6).

Sandiaga mengajak para pendukungnya untuk percaya kepada proses hukum yang tengah ditempuh. Dia mengatakan langkah menggugat hasil pilpres itu sudah dikalkulasi secara matang. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku ingin menjaga suasana sejuk dan damai setelah Idul Fitri.

"Kami yakini tahapan konstitusi adalah tahapan dalam koridor hukum. Ikuti apa yang jadi pilihan Pak Prabowo, ikuti proses hukum ini," ujarnya.

Sandiaga mengaku sudah berdiskusi dengan Prabowo selama sekitar 90 menit sekembalinya berlibur dari Amerika Serikat. Dia mendiskusikan sejumlah hal, di antaranya persiapan sidang perdana gugatan sengketa hasil pilpres di MK pada Jumat mendatang, 14 Juni 2019.

Sandiaga menambahkan, Prabowo juga akan menyampaikan imbauan serupa kepada para pendukungnya.

"Pak Prabowo akan sampaikan secara langsung statement kepada masyarakat, harapannya agar tetap mempercayai proses MK dan tidak perlu berbondong-bondong turun ke jalan. Tapi doakan dari rumah," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo meminta para pendukungnya untuk bersikap tenang. Dia juga meminta para pendukungnya untuk mengedepankan semangat persaudaraan.

Karenanya, dia berharap para pendukungnya tidak melaksanakan aksi selama berlangsung sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di MK.

"Kami putuskan untuk selesaikan melalui jalur hukum dan konstitusi, karena itu saya dan saudara Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," kata Prabowo dalam video yang disebar, Selasa (11/6).

Sementara, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menyampaikan hal berbeda. Fadli berujar BPN tak akan menganjurkan atau melarang pendukung menggelar demonstrasi di MK.

"Bahwasanya masyarakat ingin mendukung saya kira wajar, kan dulu (gugatan sengketa pilpres 2014 di MK) juga demikian. Yang penting koridornya tetap dijaga," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).