Jelang Tahun Politik, KemenPPPA Berpesan Agar Caleg Bahas Isu TPPO

20 Okt 2023, 21:10 WIB

Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu (kiri) saat Media Talk dengan tema “Perempuan dalam Politik dan Pencapaiannya Kantor KemenPPPA, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turut menyoroti agenda-agenda isu perempuan dalam pelaksanaan Pesta demokrasi akbar melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu menjelaskan, salah satu agenda yang diharapkan KemenPPPA agar disuarakan adalah terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu, kata dia, perlu digaungkan pada calon-calon legislatif yang akan maju pada Pemilu 2024, baik dari legislatif pusat maupun legislatif daerah.

“Apalagi kalau kita lihat kesenjangan antar wilayah tentunya perjuangan untuk peningkatan kualitas hidup dan juga perjuangan untuk terkait dengan pencegahan, segala bentuk kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang. Itu yang diperjuangkan itu menjadi itu yang menjadi visi kami dan itu juga yang akan kami sampaikan kepada calon-calon legislatif,” kata dia dalam Media Talk dengan tema “Perempuan dalam Politik dan Pencapaiannya Kantor KemenPPPA, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).

1. Banyak perempuan dewasa dan anak perempuan jadi korban

Pelaku TPPO diborgol. (IDN Times/Fariz Fardianto)

KemenPPPA sendiri mencatat terdapat 2.083 orang jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama periode 2018-2022.

Modus yang ada menjerat korban dengan iming-iming tawaran magang kerja, beasiswa, penjualan organ (ginjal), hingga pendapatan instan melalui online scamming (judi online).

Data Simfoni PPA juga menjelaskan, sebanyak 46 persen korban TPPO adalah perempuan dewasa dan 44 persen merupakan anak perempuan.

2. Ada provinsi tanpa caleg DPR perempuan terpilih pada 2019

Gedung DPR RI (IDN Times/Kevin Handoko)

Namun, di samping upaya pengembangan isu-isu serta agenda terkait perempuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Indonesia juga menghadapi kesenjangan gender dalam konteks partisipasi politik.

Titi sendiri menyebut banyak provinsi di Indonesia punya kasus partisipasi perempuan rendah di parlemen. Bahkan ada provinsi tanpa caleg perempuan yang terpilih untuk melenggang ke DPR pada Pemilu 2019.

Total ada enam provinsi yang mengalami hal tersebut, yakni Kepulauan Riau, Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Papua Barat.

“Kemudian ada 19 dapil (daerah pemilihan) yang tidak ada caleg perempuan terpilih di DPR RI,” kata dia.

3. NTB punya angka partisipasi perempuan parlemen terendah

Ketua KPU RI Ilham Saputra melakukan simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Rencananya, surat suara untuk Pemilu 2024 hanya berjumlah dua surat suara. (IDN Times/Melani)

Selain itu, angka partisipasi perempuan di parlemen pada 2022 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional berada di angka 21,74 persen.

“Masih ada 26 provinsi yang masih ada di bawah angka nasional, misalnya paling kecil Nusa Tenggara Barat dengan nilai 1,59 persen,” kata Titi.

Sedangkan provinsi dengan angka partisipasi perempuan di parlemen pada 2022 tertinggi adalah Kalimantan Tengah, dengan persentase 33,33 persen.