Jeritan Ibu-Ibu Bayar SPP Penuh Meski Belajar di Rumah Selama Pandemik

07 Jun 2020, 13:50 WIB

(Ilustrasi aktivitas sekolah) ANTARA FOTO/Maulana Surya

Jakarta, IDN Times - Hampir tiga bulan, siswa harus menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) karena pandemik virus corona atau COVID-19. Meski demikian, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) masih harus dibayar penuh meski siswa belajar dari rumah.

Masalah ini menjadi perbincangan hangat, terutama ibu-ibu di kompleks Perumahan Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, saat membeli sayur di sebuah warung, Minggu (7/6).

Putri Saraswati sambil memilih sayur, mengeluh harus membayar penuh SPP selama tiga bulan, meski anaknya belajar dari rumah.

"Seharusnya ada keringanan atau pemotongan dari sekolah selama belajar di rumah, soalnya anak-anak di rumah yang mengajari saya juga, guru cuma ngasih tugas," ungkap ibu dua anak itu, kepada IDN Times.

1. Tidak hanya SPP, orang tua juga terbebani kuota internet

Ilustrasi anak belajar di rumah selama pandemik COVID-19 (IDN Times/Ita Malau)

Putri membeberkan anak yang kini duduk di bangku SMP swasta di Bekasi itu harus membayar SPP full Rp500 ribu per bulan, selama tiga bulan terakhir. Sedangkan, anak kedua yang duduk di kelas 3 membayar SPP Rp250 ribu per bulan.

"Pengeluaran juga bertambah tidak hanya SPP, anak-anak juga butuh kuota internet sebulan bisa Rp200 ribu, ditambah lagi tagihan listrik juga naik," ucap perempuan 30 tahun itu.

2. Wali murid minta uang SPP dikurangi selama pandemik COVID-19

Persiapan sekolah jelang new normal (ANTARA FOTO/Fauzan)

Senada dengan Putri, Wati juga mengaku harus membayar SPP penuh meski anak belajar di rumah. Selama tiga bulan, dia harus membayar uang sekolah anaknya yang duduk di bangku SD swasta di Bekasi sebesar Rp450 ribu per bulan.

Wati setuju anak-anak harus belajar di rumah selama angka penularan COVID-19 tinggi, namun dia tidak setuju jika orang tua harus membayar penuh SPP selama pembelajaran jarak jauh.

"Saya udah pernah tanya melalui grup sekolah, tapi gak direspons," kata dia.

3. Sebanyak 56,6 persen siswa menolak membayar SPP akibat terdampak pandemik

Pemkot Malang jamin pelaku tak akan dikeluarkan dari sekolah. IDN Times/ Alfi Ramadana

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, dari hasil survei di 20 provinsi dan 54 kabupaten serta kota di Indonesia pada 13-21 April lalu dengan 1.946 responden siswa, ditemukan 56,6 persen siswa menolak membayar SPP akibat terdampak pandemik virus corona. Siswa juga kesulitan membayar uang iuran sekolah atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

“Nah, pembayaran uang sekolah ternyata terjadi keberatan dari hasil survei, karena mereka (siswa) menilai keluarga mereka sulit, untuk makan susah ditambah uang kuota dan sekarang harus bayar uang sekolah,” kata Retno.

4. Orang tua terdampak COVID-19 minta pengurangan biaya SPP

Ilustrasi sekolah (IDN Times/Wira Sanjiwani)

Penolakan ini timbul akibat adanya masalah ekonomi dampak pandemik virus corona. Retno mengatakan, sebagian besar orang tua responden siswa adalah pekerja harian, yang jika tidak bekerja sehari saja tidak akan mendapat uang.

Namun tak sedikit juga yang meminta agar ada pengurangan uang SPP bulanan, karena orang tua mereka juga terdampak COVID-19, seperti penghasilannya menurun hingga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jadi kami tanya orang tua mereka bekerja apa, dan ternyata memang 38 persen pekerja harian. Inilah kenapa kemudian membuat mereka tidak sanggup membayar uang sekolah,” kata Retno.