Jika Moratorium, Menteri KKP Siap Pekerjakan 30.000 ABK di Indonesia

Dia melakukan perhitungan bahwa Indonesia masih membutuhkan pasokan tenaga ABK di dalam negeri.

Menurutnya, jika satu kapal membutuhkan 30 ABK artinya bila ada seribu kapal maka ada peluang 30.000 ABK yang dipekerjakan.

“Padahal kita untuk capai satu juta ton ikan, kita hitung 10.000 kapal kita butuh 300.000 ABK,” ujarnya.

Hal ini, menurut Edhy berbanding dengan jumlah ABK yang saat ini berada di luar negeri. Untuk ABK yang beberapa waktu lalu kembali dari Sabak saja, Edhy menyebutkan baru ada 9.000 ABK yang kembali ke tanah air dan ABK nelayan yang pulang luar negeri belum mencapai 20.000.

“Kalau ini dimasukkan sudah cukup hanya dengan seribu kapal,” katanya.

Permasalahan ABK, kata Edhy adalah masalah yang pelik. Isu ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir dengan memperhatikan regulasi dan solusi lainnya.

Bagi dia, koordinasi antar kementerian sangatlah penting, karena KKP tidak punya wewenang membahas izin ABK.

“Ada dua memang yang bisa memberi wewenang, satu Kementerian Tenaga Kerja dan undang-undangnya, dan Menteri Perhubungan dengan undang-undang pelayarannya,” katanya.