Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada pertengahan 2022 menggelontorkan dana bantuan sosial (Bansos) Rp24,17 triliun. Pengamat kebijakan publik, Jalaluddin, mengapresiasi besarnya dana bansos tersebut.
"Apa pun itu bantuan Presiden tetap perlu diapresiasi," ujar Jalaluddin, Minggu (22/1/2023).
Jalaluddin mengatakan, negara harus menjadi pihak pertama yang memberikan santunan kepada warganya yang membutuhkan. Selain itu, negara juga harus bisa mengangkat harkat dan martabat rakyatnya.
"Negara harus menjadi lembaga atau orang pertama yang menyantuni dan bahkan mengangkat harkat dan martabat anak bangsa,” ucap dia.
Selain memberikan bantuan sosial, negara juga diminta menyediakan lapangan kerja lebih banyak. Apabila hal itu bisa terjadi, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
"Kalau presiden mau mengentaskan kemiskinan salah satu caranya buka lapangan pekerjaan yang pro kepada rakyat miskin. Kalau rakyat kita skill-nya lemah atau kurang diajarkan,” ucap dia.
Lebih lanjut, Jalaluddin menerangkan, semua pihak harus terlibat dalam penyaluran bansos agar tepat sasaran. Masyarakat juga diminta berperan aktif apabila ada penyalahgunaan dalam penyaluran bansos.
"Saya kira perlu jika mempertimbangkan semacam evaluasi berupa riset sejauh mana pengaruh Bansos tetsebut dalam mengatasi persoalan ekonomi rakyat, sehingga nantinya hal tersebut dapat dijadikan rujukan untuk evaluasi bansos di kemudian hari,” kata dia.