Jokowi Ingin RI Menang Tangani COVID-19, Pengamat: Dari Sisi Apa?

Agus pun menyampaikan bahwa penemuan vaksin yang tengah digarap ahli-ahli di Indonesia juga tidak sebentar. Karena harus ada uji klinisnya terlebih dahulu. Sehingga ia meragukan Indonesia bisa menang dalam hal penanganan COVID-19.

"Jadi saya kurang paham soal harus menangnya dari sisi apa? Karena kita belum punya vaksin. Bahkan obatnya juga sudah ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Tapi kan belum teruji secara formatologi, secara scientist belum kan. Makanya kita harus menghindari," jelasnya.

Agus menuturkan, jika Indonesia ingin cepat menangani COVID-19, seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah sejak awal, sehingga Indonesia bisa cepat mengejar ketertinggalan dari negara lain.

"Tapi kan pemerintah gak mau. Saya paham karena pemerintah gak punya uang, lockdown itu mahal. Karena kalau lockdown, orang yang tidak bekerja makannya harus dikasih. Tapi kan putusannya PSBB," tuturnya.

Sebelumnya, dalam perayaan Hari Lahir Pancasila, Presiden Jokowi menuturkan, tantangan yang dihadapi Indonesia tidaklah mudah. Bahkan tantangan wabah virus corona bisa berlanjut hingga tahun depan.

"Atau bahkan tahun depan situasi yang sulit masih akan kita hadapi, situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit itu," ujar Jokowi, Senin (1/6).

Jokowi mengingatkan, ada 215 negara yang tengah diserang virus corona saat ini. Indonesia, kata dia, tidak sendirian, sehingga harus tetap berjuang untuk jadi pemenang.

"Semua dalam kesulitan, tapi kita juga harus menyadari semua negara tengah berlomba-lomba untuk menjadi pemenang, menjadi pemenang dalam pengendalian virus maupun menjadi pemenang dalam pemulihan ekonominya," tutur Jokowi.

Dalam upaya mempercepat penanganan COVID-19, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, vaksin virus corona yang dibuat oleh para ahli di Indonesia bisa diproduksi pada akhir tahun.

Pembuatan vaksin ini, lanjut Muhadjir, karena Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan agar Indonesia bisa mandiri untuk memproduksi vaksin sendiri.

"Indonesia harus mandiri. Target Indonesia bisa memproduksi akhir tahun ini," kata Muhadjir dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/6).

Untuk target tersebut, Jokowi menginstruksikan kepada para peneliti agar bisa menemukan vaksin virus corona yang bisa digunakan di Indonesia. Muhadjir menyampaikan bahwa negara-negara di dunia juga sudah berlomba-lomba menemukan vaksin.

"Tadi Presiden menginstruksikan peneliti kita untuk mencari, menemukan vaksin untuk digunakan Indonesia sendiri, karena Bapak Presiden menyampaikan sekarang ada 147 pihak di dunia yang bergerak menyusun vaksin, tapi mereka nanti pertama-tama akan digunakan untuk kebutuhan sendiri," jelas Muhadjir.

Selain itu, Jokowi juga menargetkan pemeriksaan spesimen yang sebelumnya 10 ribu per hari, ditingkatkan menjadi 20 ribu per hari. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin target tersebut terlaksana dengan baik.

"Target ke depannya mulai 20.000 per hari, harus sudah kita rancang ke sana," perintah Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/6).

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pelacakan dilakukan lebih agresif lagi. Pria kelahiran Solo itu mengatakan, pelacakan harus dengan menggunakan bantuan sistem teknologi komunikasi, dan bukan cara-cara yang konvensional lagi.

"Seperti yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya Selandia Baru, mereka menggunakan digital diary. Kemudian Korea Selatan mobile GPS untuk data-data, sehingga pelacakan itu lebih termonitor dengan baik," tuturnya.

Menanggapi permintaan Jokowi itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan pemerintah ke depannya akan mengupayakan pemeriksaan spesimen hingga 30 ribu per hari.

"Kita ke depan akan meningkatkan kemampuan menuju ke 20 ribu, dan pada akhirnya kita upayakan bisa mencapai 30 ribu," ujar Doni dalam keterangan persnya usai rapat terbatas, Kamis (4/6).