Jakarta, IDN Times - Menjelang kampanye terbuka Pilpres 2019 pada akhir Maret nanti, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah menyiapkan daerah-daerah yang akan dijadikan fokus untuk meningkatkan suara.
Menurut Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan, saat ini masih ada beberapa daerah yang menjadi prioritas. Salah satunya adalah Sumatera.
Sumatera menjadi salah satu prioritas karena suara Jokowi-Ma'ruf di daerah tersebut masih terbilang rendah.
Verry menjelaskan, rapat konsolidasi pada Minggu (17/3) kemarin membahas tentang daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu daerahnya adalah Sumatera.
"Iya ada beberapa tempat di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Selatan," kata Verry di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (17/3).
Dia mengatakan, selain Sumatera ada juga Riau yang masih tertinggal. Namun, menjelang kampanye terbuka, TKN akan menjadikan Sumatera sebagai prioritas.
"Untuk Sumatera menjadi prioritas," ucap dia.
Verry menerangkan, adapun alasan Sumatera masih menjadi daerah yang lemah bagi Jokowi, karena isu harga komoditas karet dan sawit. Selain itu, isu agama juga masih berkembang di sana.
"Untuk Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Sumatera Selatan lebih pada harga komoditas karet dan sawit, kemudian Sumatera Barat lebih kepada isu-isu yang sifatnya ke agama," jelas Verry.
Tidak hanya Sumatera dan Riau, Banten dan Jawa Barat juga menjadi daerah dimana suara Jokowi-Ma'ruf masih tertinggal. Di Banten, suara pasangan calon 01 tersebut masih belum stabil.
"Masih turun naik (di Banten), kami masih tertinggal di angka 2 persen," ungkap dia.
Verry mengatakan, setiap minggunya TKN akan rutin mengecek hasil survei, mulai dari survei internal hingga eksternal. Berdasarkan pemaparan hasil survei tersebut, maka TKN akan melakukan evaluasi.
"Daerah-daerah yang mendapatkan perhatian penting kami monitor, kami buat langkah-langkah yang bisa dilakukan supaya angka elektabilitas Jokowi naik," ujarnya.
Selain hasil survei di daerah-daerah, Verry menyebut bahwa isu-isu seputar Pilpres juga sering dievaluasi oleh TKN. Contohnya seperti angka golput yang harus ditekan.
"Dari paparan survei tersebut secara umum mestinya kita masih tetap unggul. Jangan sampai angka golput mengalahkan angka kami, 20-28 persen," ujarnya.