Mamdani Desak Israel Akhiri Pendudukan dan Genosida di Palestina
- Wali Kota New York Zohran Mamdani mendesak Israel mengakhiri pendudukan dan genosida di Palestina serta membebaskan sekitar 90 sukarelawan yang ditahan saat membantu panen zaitun di Tepi Barat.
- IDF menyatakan penahanan dilakukan karena panen dekat Beitar Illit tanpa koordinasi di area militer tertutup, sementara Rabbis for Human Rights dan KAN News membantah perlunya koordinasi tersebut.
- Sejumlah organisasi Yahudi dan anggota parlemen Gilad Kariv mendesak pembebasan aktivis, akses panen bagi petani Palestina, serta penegakan hukum terhadap pemukim yang melakukan kekerasan.
Jakarta, IDN Times - Wali Kota New York Zohran Mamdani mendesak pemerintah Israel mengakhiri pendudukan dan genosida terhadap warga Palestina serta membebaskan para aktivis yang ditahan saat membantu petani memanen zaitun di Tepi Barat. Desakan itu disampaikan setelah Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menahan sekitar 90 sukarelawan, termasuk sejumlah rabi dan warga New York.
Melalui unggahan di X pada Rabu (21/10/2026), Mamdani menyatakan bahwa para sukarelawan ditahan ketika mendampingi petani Palestina memanen zaitun. Salah satu dari mereka adalah Brad Lander, kandidat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) dari Distrik ke-10 New York, yang telah dibebaskan oleh Kepolisian Israel.
"Memanen zaitun bukanlah tindakan ilegal. Pendudukanlah yang ilegal," tulis Mamdani. Ia juga mengecam genosida Israel yang dalam beberapa tahun terakhir menewaskan lebih dari 74 ribu warga Palestina.
1. Mamdani kecam penahanan sukarelawan di Tepi Barat
Mamdani menegaskan bahwa penahanan warga New York tersebut harus dihentikan, begitu pula pendudukan dan genosida terhadap warga Palestina.
"Penahanan warga New York ini harus diakhiri. Pendudukan harus diakhiri. Genosida harus diakhiri," tandasnya.
Sementara itu, Konsul Jenderal Israel di New York, Ofir Akunis, mengecam pernyataan Mamdani di atas. Ia meminta wali kota tersebut mengurus New York sebelum berbicara soal Israel seraya menyebut wilayah Yudea dan Samaria sebagai tanah air bangsa Yahudi.
2. IDF berdalih kebun zaitun menjadi area militer tertutup
IDF mengeklaim bahwa penahanan dilakukan karena pemanenan zaitun di dekat Beitar Illit, Tepi Barat, berlangsung tanpa koordinasi dengan pihak berwenang. Militer Israel menyebut kegiatan tersebut berisiko mengganggu keamanan permukiman Israel di sekitarnya sehingga menetapkan lokasi sebagai area militer tertutup dan menahan orang-orang yang berada di sana.
Dalam pernyataan melalui X pada Rabu, akun resmi IDF menyatakan pemanenan zaitun di wilayah tersebut harus dikoordinasikan sebelum musim panen dimulai. Pemilik lahan juga telah diberi informasi kontak untuk mengatur jadwal panen berikutnya.
"Hingga kini, sekitar 100 kegiatan panen terkoordinasi telah dilaksanakan di seluruh Yudea dan Samaria, menghasilkan puluhan ton hasil panen, dengan pengamanan dan koordinasi yang diberikan oleh pasukan keamanan, tanpa insiden yang tidak biasa," tulis IDF di X.
Namun, aktivis Rabbis for Human Rights mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa mereka telah mengirim surat kepada sejumlah personel IDF yang bertugas di wilayah tersebut, tetapi tidak menerima tanggapan. Mereka menyebut koordinasi terutama dilakukan dengan pemilik lahan karena kebun itu merupakan properti pribadi miliknya.
Sementara itu, KAN News melaporkan bahwa area tempat para sukarelawan membantu memanen zaitun tidak memerlukan koordinasi dengan IDF.
3. Organisasi Yahudi desak Israel bebaskan para aktivis
Di sisi lain, anggota parlemen dari Partai Demokrat Israel sekaligus rabi, Gilad Kariv, menyerukan organisasi Yahudi di Israel dan diaspora untuk turun tangan. Ia juga menulis di X pada Rabu, "Dari Ben-Gvir, Katz, dan Netanyahu, saya tidak berekspektasi apa pun, tetapi sudah saatnya kita berdiri melawan kerusakan mengerikan yang mereka timbulkan pada dunia Yahudi dan pada kedudukan Israel di dunia."
Kecaman juga datang dari sejumlah organisasi Yahudi. Dalam pernyataan bersama, gerakan Reformasi, Konservatif, dan Rekonstruksionis mendesak pemerintah Israel segera membebaskan para aktivis, mengizinkan petani memanen hasil kebun mereka, serta mengarahkan penegakan hukum kepada pemukim yang melakukan kekerasan terhadap petani Palestina.
Rabi Jill Jacobs, CEO organisasi T'ruah yang turut ditahan, menuding tindakan militer Israel merupakan bagian dari operasi pembersihan etnis sistematis yang didukung negara untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sendiri. Ia mengatakan, "Sebagai rabi, kami punya kewajiban moral untuk melawan ketidakadilan ini, terutama ketika tindakan tersebut dilakukan atas nama kami."
