Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo marah karena masih menemukan kementerian dan lembaga mengimpor dalam pengadaan barang dan jasa. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku memahami amarah mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Ini ada hubungannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa," ujar Firli Bahuri pada Sabtu (26/3/2022).
Firli mengatakan, KPK sudah sejak lama memberi perhatian khusus terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ini. Sebab, kegiatan ini dinilai rawan suap yang berujung tangkap tangan oleh KPK.
"Kita harus menyambut baik penekanan yang dilakukan oleh kepala negara agar kita mulai mengubah orientasi pengadaan barang dan jasa serta menghentikan korupsi pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Purnawirawan Polri ini menyambut baik Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Jokowi di Nusa Dua, Badung, Bali. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan salah satu upaya memperbaiki perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"KPK memandang setiap gerakan dan program pemerintah dalam perbaikan ekonomi nasional adalah sejalan dengan tujuan dibentuknya KPK. Untuk itu KPK berkomitmen membantu pemerintah dalam berbagai program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena korupsi adalah benalu dalam setiap niat dan program yang baik," ujarnya.
Diketahui, Jokowi terlihat geram ketika memberikan pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan kepada menteri dan pejabat terkait untuk tidak lagi melakukan pengadaan barang dan jasa secara impor.
"Begitu saya lihat ini pengadaan barang dan jasa seperti apa, detail sekarang makro saja gak bisa, hilang pasti, target kita hilang, sekarang makro dilihat mikro dikejar. Cek yang terjadi, sedih, belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp526 triliun, daerah, pak gubernur, wali kota, bupati Rp535 triliun, lebih gede daerah," ujar Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).
Ia juga mengungkapkan, anggaran untuk pengadaan barang dan sama BUMN ada sekitar Rp420 triliun. Jika anggaran itu digabungkan, kata Jokowi, jumlahnya sangat besar.
"Ini duit gede banget, besar sekali, gak pernah kita lihat dan ini kalau digunakan, kita gak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita, yang pemerintah dan pemerintah bisa 1,71 persen," sambungnya.