Jokowi Pakai Baju Adat Suku Baduy, KSP: Tepis Stigma Negatif

Jokowi dalam menyampaikan pidato kepresidenan saat sidang tahunan MPR 2021 hari ini tampak mengenakan pakaian adat Suku Baduy berwarna hitam dengan lencana merah putih. Ia juga mengenakan udeng kepala berwarna biru, alas kaki sandal berwarna hitam lengkap dengan tas rajut berwarna coklat.

Pakaian adat ini disiapkan langsung oleh Tetua Adat Masyarakat Baduy sekaligus Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija. Jokowi mengatakan pemilihan pakaian adat ini karena desainnya yang sederhana.

"Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel dan nyaman dipakai," kata Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI yang disiarkan langsung di kanal YouTube DPR RI, Senin (16/8/2021).

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Suku Adat Baduy Jaro Saijah yang telah menyiapkan pakaian adat tersebut.

"Saya juga mengucapkan terima kasih pada Ketua Adat Masyarakat Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini," ujar Jokowi.

Dikutip dari siaran pers Kantor Staf Presiden, "Baduy" merupakan sebutan yang disematkan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat adat sub-Sunda yang tinggal di wilayah Lebak, Banten. Namun penyebutan suku Baduy cenderung mengarah pada makna peyorasi karena kaitan sejarahnya sebagai produk era kolonial Belanda.

Para kolonial secara gegabah mengidentifikasi suku Baduy layaknya suku Badawi di tanah Arab yang hidup secara nomaden dan dianggap liar. Walaupun kelompok masyarakat ini menyebut dirinya sebagai Urang Kanekes, namun dalam perkembangannya, istilah Baduy kini tidak lagi bersifat peyoratif karena penyebutannya oleh banyak orang tanpa ada niatan untuk merendahkan.

“Istilah Baduy dilekatkan pada mereka oleh orang luar dan terus berlanjut sampai sekarang. Tapi saya pun kadang pakai istilah 'Baduy' karena sangat sering digunakan dan tidak dengan maksud merendahkan,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilman Farid.

Sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan yang digelar hari ini diselenggarakan secara luring dan daring karena pandemik COVID-19. MPR hanya memperbolehkan 60 orang saja yang hadir di gedung parlemen. Sisa tamu undangan mengikuti sidang tahunan secara daring.

Dikutip dari situs resmi MPR pada Minggu (15/8/2021), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan sidang tahunan itu akan diusahakan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Bamsoet menyebut, 60 orang yang hadir secara fisik adalah Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pimpinan MPR (10 orang), ketua fraksi/kelompok DPD (10 orang), pimpinan DPR (lima orang), ketua fraksi di DPR (sembilan orang), pimpinan DPD (empat orang), perwakilan sub wilayah (empat orang), serta pimpinan lembaga negara (Panglima TNI, Kapolri, Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY).

Ia melanjutkan, dari unsur pemerintah yang hadir secara fisik antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas.

"Dua undangan lainnya adalah pembaca doa, yaitu Ketua MUI dan pembaca doa pada Sidang RAPBN. Sementara itu, 975 orang undangan akan mengikuti secara virtual, dan sebanyak 90 orang mengikuti secara streaming," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu. 

Sisa tamu undangan yang hadir secara daring yakni tiga mantan presiden, empat mantan wakil presiden, dua mantan ketua MPR, empat mantan ketua DPD, dan empat mantan ketua DPD. Hadir juga secara virtual sebanyak 540 anggota DPR dan 124 anggota DPD, 103 duta besar/perwakilan negara sahabat, delapan pimpinan BPK, sembilan jajaran MA, tujuh jajaran MK, enam jajaran KY, dan 34 gubernur se-Indonesia.