Jokowi Tak Bahas soal HAM-Korupsi di Sidang Tahunan MPR, Ini Alasannya

16 Agu 2021, 17:09 WIB

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/Sopian.

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR hari ini, Senin (16/8/2021). Namun, dari beberapa poin yang ia sampaikan, orang nomor satu di Indonesia itu sama sekali tidak membahas perihal HAM dan kasus korupsi di dalam pidatonya.

Mengenai hal itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Faldo Maldini mengatakan, hal itu karena keterbatasan waktu, sehingga Presiden Jokowi tidak bisa menyampaikan semua isu dalam pidato kenegaraan.

"Tentu saja karena terbatasnya waktu dalam pidato tidak bisa semua persoalan di-highlight oleh Presiden dalam pidato kenegaraan kali ini," kata Faldo dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/8/2021).

1. Faldo pastikan Jokowi tetap punya komitmen tegas berantas korupsi dan utamakan HAM

Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD pada Senin (16/8/2021). (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Meski begitu, Faldo menuturkan, Jokowi tetap memiliki komitmen tegas dalam pemberantasan korupsi dan HAM. Salah satunya adalah dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga fokus pada penanganan COVID-19 agar masyarakat mendapatkan hak hidup.

"Presiden memastikan hak untuk hidup, hak untuk memperoleh penghasilan lewat program-program," ujar Faldo.

2. Sistem OSS jadi komitmen Jokowi cegah korupsi birokrasi

Presiden Jokowi resmikan peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Faldo melanjutkan, salah satu komitmen pemerintah untuk mencegah adanya korupsi yaitu dengan menghadirkan sistem Online Single Submission (OSS). Menurut dia, OSS merupakan sebuah inovasi dan terobosan sistem yang bisa mempercepat dan memudahkan perizinan usaha.

"Dengan adanya OSS ini juga berarti memutus potensi rantai korupsi di birokrasi, ini juga jadi komitmen yang presiden tunjukkan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi kita jawab dengan kerja dan pemenuhan tanggung jawab," tutur Faldo.

3. Pemerintah fokus tangani pandemik agar masyarakat tetap mendapat hak hidup

Warga berkendara di zona merah COVID-19 RT 006 RW 01, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Selain itu, Faldo juga menuturkan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus dalam penanganan pandemik COVID-19 dan keluar dari krisis ekonomi. Hal itu dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan hak hidup dan hak untuk memperoleh penghasilan lewat program-program pemerintah.

"Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah menggunakan hak berpendapatnya, lewat kritik dan masukan kepada pemerintah. Ini soal hak dasar," terang Faldo.

"Vaksinasi itu juga hak untuk hidup yang terus dipastikan oleh pemerintah. Selain itu, Ranham dan Perpres Nomor 7/2021 sudah mencakup. Jadi, mungkin tidak eksplisit poin per poin mengingat keterbatasan waktu," lanjut dia.