Jakarta, IDN Times - Konflik Pulau Rempang, Batam, membuat Presiden Joko "Jokowi" Widodo turun tangan. Orang nomor satu di Indonesia itu sampai menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada tengah malam kemarin.
"Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi malam tengah malam saya telepon Kapolri," kata Jokowi saat pidato dalam acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Jokowi menilai kericuhan yang terjadi di Rempang hanya kesalahan dalam komunikasi, sehingga warga menolak direlokasi untuk pembangunan Rempang Eco-City.
"Ini hanya salah komunikasi aja, di bawah salah mengkomunikasikan saja. (Padahal warga) diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat, itu yang harusnya diselesaikan," ujarnya.
Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto mengatakan, pihaknya akan bertanggung jawab kepada warga yang terkena relokasi proyek strategis nasional (PSN) di Rempang, Batam.
Enoh menjelaskan, warga yang terdampak relokasi akan diberikan rumah tipe 45 yang dibangun di atas lahan seluas 500 meter. Rumah senilai Rp120 juta itu dibangun di Pulau Galang.
"Kebijakannya diberikan cuma-cuma. Jadi, ini rumahnya tipe 45 ya dengan nilainya Rp120 juta, kavling 500 meter," kata dia di sela acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo.
Sambil menunggu rumah permanen di Pulau Galang rampung, kata Enoh, warga yang terkena relokasi akan diberikan uang sewa rumah sementara Rp1,2 juta. Selain itu, warga juga mendapat bantuan biaya hidup Rp1,2 juta per orang per bulan.
"Jadi, kalau misalkan dalam satu keluarga ada 5 orang berarti 5 x Rp1,2 juta kan Rp6 juta per bulan, per orang Rp1,2 juta, dan tahap awal kita berikan 3 bulan di muka," sebutnya.
Dia menerangkan, bantuan biaya hidup diberikan kepada warga sampai rumah permanen yang disediakan di Pulau Galang itu rampung dan siap dihuni.