Jokowi Tugaskan Menkominfo Budi Arie Atasi Project S TikTok
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberi pekerjaan rumah kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, untuk menyelesaikan terkait permasalah yang ada di dunia informasi dan teknologi (IT). Salah satunya adalah Project S milik TikTok yang dinilai mematikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Nanti itu tugasnya menteri baru apanya akan lebih detail tanyakan pak Menteri," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).
1. Budi Arie akan jalankan perintah Presiden Jokowi
Budi Arie mengakui ada sejumlah masalah di bidang informasi dan teknologi. Dia juga diminta Presiden Jokowi untuk menguatkan regulasi untuk platform media sosial.
"Tadi Pak Presiden sudah sampaikan, platform media sosial, soal bagaimana penguatannya dan sebagainya. Nanti, selanjutnya, pokoknya kita jalankan instruksi presiden," kata Budi.
2. Anggota DPR nilai Project S TikTok bisa matikan UMKM
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK, melakukan interupsi di Sidang Paripurna pada Kamis (13/7/2023).
"Interupsi isu yang buat gelisah para pelaku UMKM. Karena pelaku UMKM kembali dapat tantangan dan ancaman dengan diluncurkannya Project S dari aplikasi platform TikTok yang juga dinamai fitur trendy beat," ucapnya.
Project S TikTok hanya memanfaatkan pasar Indonesia yang besar, karena produk yang dijual bukan dari UMKM Indonesia, melainkan produksi China yang dijual dengan harga murah. Kondisi ini dinilainya dapat mematikan UMKM Indonesia.
"Program ini memprioritaskan produk UMKM dari China. TikTok melakukan analisa tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia dan produknya akan dipasarkan di Project S dengan memberikan promosi besar-besaran, sehingga barang akan dijual murah," ungkapnya.
3. UMKM bertarung dalam ruang kosong regulasi
Adapun platform seperti TikTok (Shop) merupakan socio commerce yang berada di ruang kosong regulasi. Situasi ini, dinilai Amin, tidak menguntungkan UMKM dalam negeri.
Oleh karena itu, diperlukan peraturan terpisah maupun revisi dari peraturan sebelumnya, untuk mengatur aktivitas dari socio commerce.
"Pertarungan pasar di ruang kosong regulasi dalam situasi tidak seimbang dan tidak menguntungkan bagi UMKM. Karena regulasi e-commerce sulit dikenakan di proyek yang dianggap media sosial. UU ITE sulit jangkau project ini karena fitur e-commerce," tutur Amin.
Amin meminta pemerintah untuk memperkuat eksistensi UMKM di Tanah Air. Realisasinya bisa melalui pembinaan dan pendampingan UMKM, supaya dapat memperluas akses pasar.
"UMKM juga ingin diberi pembinaan untuk tingkatkan kemampuan inovasi dan teknologi pemasaran yang makin berat bagi UMKM, di tengah serbuan produk impor, terlebih di era perdagangan digital seperti sekarang ini," jelas dia.
