Jokowi: Usulan Memajukan Jadwal Pelantikan Presiden dari Relawan

02 Okt 2019, 18:37 WIB

IDN Times/Larasati Rey

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi isu tentang permintaan memajukan jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2019. Dia mengatakan, usulan memajukan jadwal pelantikan diusulkan relawannya yang datang menemuinya di Istana Negara.

Menurut Jokowi, terkait pemajuan tanggal pelantikan presiden, apakah dimajukan atau tidak, semuanya tergantung pada keputusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Sekadar informasi, belakangan beredar adanya upaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR terpilih 2019-2024.

1. Usulan pelantikan presiden dimajukan dari relawan Jokowi

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Menanggapi isu pelantikan presiden dan wakil presiden yang dimajukan, Jokowi mengatakan, itu adalah kewenangan MPR RI. Meski mendapat usulan dari relawannya untuk memajukan jadwal pelantikan, Jokowi tetap menyerahkan kepada keputusan MPR.

"Ya itu kita serahkan, yang punya kerja MPR. Jadi kita serahkan ke sana, jangan tanyakan ke saya. Saya kan dapat usulan banyak dari relawan 'Pak dimajukan Pak tanggal 19 (Oktober)'. Tapi sekali lagi, ini wilayahnya ada di MPR," ucap Jokowi di Istana Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (2/10).

2. Jokowi akan bicarakan pelantikan presiden setelah pimpinan MPR baru terbentuk

IDN Times/Irfan Fathurohman

Mengenai persiapan pelantikan presiden, Jokowi mengaku, baru akan membicarakan dengan pimpinan MPR yang baru. Ia masih menunggu penetapan pimpinan MPR yang baru.

"Ketua MPR-nya belum ada. Setelah besok terbentuk, dilantik, baru kami menyampaikan mengenai pelantikan, ya," ujar dia.

3. Istana tegaskan pelantikan presiden dan wakil presiden tetap sesuai jadwal

IDN Times/Aldila Muharma

Sementara, menanggapi isu dimajukan jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pelantikan tetap diadakan sesuai jadwal. Menurut dia, Jokowi juga memahami hal itu.

"Tetap pelantikan sesuai jadwal yang sudah diputuskan oleh KPU, karena periodesasi DPR dan periodesasi itu sudah fix lima tahunan. Gak boleh maju sehari, gak boleh mundur sehari. Jadi tetap akan berlangsung 20 Oktober, sesuai jadwal KPU," kata Pramono di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).