Jurnalis Perempuan Hadapi Ancaman Kekerasan hingga Sensor Digital

Ketua Umum FJPI, Khairiah Lubis, menyebut diskusi ini merupakan respons atas kasus pemblokiran konten milik Magdalene yang mengangkat dugaan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus.

Ia menilai, pembatasan akses terhadap konten jurnalistik berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers, terutama di ruang digital.

"Cukup banyak kasus terhadap jurnalis perempuan, termasuk intimidasi dan ancaman agar tidak bersuara," ujar Khairiah.

Menurutnya, FJPI bersama berbagai elemen media terus memantau kasus tersebut dan mendorong agar akses terhadap konten yang dibatasi bisa dipulihkan. Ia juga berharap diskusi ini dapat memperkuat solidaritas antarjurnalis dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi dan keadilan.

Founder Magdalene, Devi Asmarani, menilai bentuk pembatasan terhadap konten jurnalistik kini semakin kompleks. Ia menyebut sensor yang terjadi tidak lagi terlihat terang-terangan, melainkan lebih samar namun berdampak besar.

"Ada pergeseran menuju sensor yang lebih samar, dengan akuntabilitas yang semakin berkurang, kebijakan seperti SK Komdigi Nomor. 127 Tahun 2006 yang dinilai dapat memperkuat arah pembatasan kebebasan pers ke depan," kata Devi.

Ia menjelaskan, konten yang dipermasalahkan sebenarnya merupakan produk jurnalistik berbasis liputan lapangan yang disusun secara berimbang. Namun, setelah dipublikasikan, konten tersebut sempat tidak bisa diakses di Indonesia meski tetap dapat dibuka dari luar negeri.

"Kami mempertanyakan, jika memang ada pelanggaran, mengapa hanya publik Indonesia yang dibatasi aksesnya?" ungkapnya.

Devi juga menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut Magdalene bukan media, karena belum terverifikasi Dewan Pers. Menurutnya, verifikasi bukan syarat mutlak untuk diakui sebagai media dalam kerangka undang-undang. Meski konten tersebut akhirnya kembali dapat diakses, ia menegaskan, persoalan ini berpotensi terulang pada media lain.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menegaskan bahwa perlindungan terhadap media diatur dalam UU Pers. Syarat utamanya adalah berbadan hukum Indonesia yang secara khusus menyelenggarakan kegiatan pers, sementara verifikasi bersifat administratif.

Ia juga mengingatkan adanya potensi cara-cara baru dalam membatasi media yang berbeda dari masa lalu, namun memiliki dampak serupa terhadap kebebasan pers.

Sementara itu, Wakil Koordinator KOMA, Abdul Somad, menilai praktik pembungkaman media kini terjadi melalui dua jalur, yakni sensor oleh negara dan swasensor di internal media.

"Kondisi kebebasan pers saat ini cukup memprihatinkan. Jika dulu sensor dilakukan negara, sekarang media juga melakukan swasensor," terangnya.

Ia menambahkan, tekanan dari pemilik media sering kali membuat redaksi menghindari isu sensitif sehingga banyak hasil liputan tidak dipublikasikan. Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan jejaring antarorganisasi seperti FJPI, AJI, dan komunitas media lainnya.

"Dalam satu hingga dua tahun terakhir, kecenderungan pembatasan kebebasan pers semakin terasa," tutupnya.