Foto Jokowi bersalaman dengan Jusuf Kalla yang ditayangkan saat konferensi pers di rumah JK (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Meski menyampaikan peran besarnya, JK menegaskan, ia tidak memiliki konflik pribadi dengan Jokowi. Ia mengaku tetap menghormati Presiden ke-7 RI tersebut.
Ia juga menepis anggapan dirinya menyerang atau menuduh Jokowi dalam polemik yang berkembang, termasuk isu soal keaslian ijazah.
“Saya mengatakan bahwa ini sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo, sudahlah Pak Jokowi, sudahlah kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lah ini. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya lihat itu asli, kenapa tidak dikasih lihat? Kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi diri sendiri, saling memaki masyarakat," tutur dia.
JK menyebut sebagai sosok yang lebih senior, ia merasa berkewajiban memberi nasihat dalam dinamika yang terjadi.
“Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati,” ujarnya.
Dalam konferensi pers itu, JK juga menanggapi berbagai tudingan, termasuk soal dugaan penistaan agama terkait ceramahnya di UGM. Ia menegaskan pernyataannya tidak bermaksud menyinggung agama, melainkan menjelaskan konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia.
“Saya tidak bicara tentang dogma agama, saya tidak bicara tentang ideologi agama, tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh? Kenapa mereka saling membunuh? Ada enggak Islam dan Kristen? Tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran agama. Saya tidak mengajarkan memuji agama Kristen, tidak,” kata dia.
JK juga menyoroti banyaknya fitnah yang menurutnya beredar di publik.
“Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua memfitnah saya semua,” ujarnya.
Terkait kemungkinan langkah hukum, JK mengaku masih mempertimbangkan dan menyerahkannya kepada masyarakat.
“Kami akan pertimbangkan, karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi,” katanya.
Namun, JK juga mengaku tidak ingin memperkeruh suasana dan memilih meredam reaksi publik. “Orang Islam mau demo, jangan, saya bilang. Jangan, jangan,” kenang dia.
Meski demikian, tokoh asal Sulawesi Selatan itu membuka kemungkinan proses hukum tetap berjalan, jika ada pihak yang melaporkan.
“Tapi secara hukum, kami serahkan kepada tim hukum, serahkan ke masyarakat,” kata JK.