Jakarta, IDN Times - Kader Golkar baru-baru ini kerap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski begitu, KPK membantah menargetkan kader partai tertentu.
"Saya rasa ini hanya apesnya saja. Karena ranjau-ranjau yang ditebar KPK cukup banyak, jumlahnya tidak hanya 10-20 tapi ratusan," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2022).
Karyoto menegaskan, KPK tak memandang latar belakang partai politik dari seseorang. Apabila ada pengaduan mengenai dugaan korupsi, maka KPK akan langsung menindaklanjutinya.
"Kalau yang tidak terpantau ya nasibnya saja mungkin masih belum tertangkap," ujar dia.
Senada dengan Karyoto, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan lembaganya tak menargetkan partai politik tertentu, dan akan menangkap setiap warga negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ia memastikan KPK tak akan memandang latar belakang partai orang yang akan ditangkap.
"Kami bukan mengejar atau menghindari warna. Warnanya kuning, merah, hijau, biru, kalau gak memenuhi alat bukti kan gak akan mungkin menangkapnya. Sebaliknya, warnanya tidak warna tertentu, tapi kalau memenuhi alat bukti kami akan proses hukum," jelas Ghufron.
"Jadi di hadapan kami tidak ada warna, di hadapan KPK semua berdasarkan syarat dan ketentuan. Tentu kami akan melakukan prosedurnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, di hadapan kami adalah sama," sambung dia.
Sepanjang 20 hari pertama pada 2022, KPK telah melakukan empat kali operasi tangkap tangan dalam waktu dekat ini. Dari empat kasus itu, dua kasus menjerat kader Golkar dan satu kasus menyeret kader Partai Demokrat.
Kader Partai Golkar terkena OTT adalah Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Adapun kader Partai Demokrat yang ditangkap adalah Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'Ud.
Terbaru, KPK menangkap seorang hakim, panitera, dan pengacara di Surabaya. Hingga artikel ini dimuat, proses pemeriksaan masih berlangsung.