.jpg)
Jakarta, IDN Times - Kualitas demokrasi di Indonesia saat ini dinilai mengalami kemunduran. Hal itu berdasarkan hasil kajian dari Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
"Hasil kajian LP3ES lewat hasil kajian/riset para ilmuwan politik dalam dan luar negeri, memang menyatakan terjadi kemunduran kualitas demokrasi secara signifikan di Indonesia," ujar Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, dalam keterangannya, Jumat (17/9/2021).
Wijayanto menilai, riset yang ada di setiap kampus saat ini menjadi legitimasi dari kebijakan. Dia merasa heran dengan hal itu.
"Bukannya sebuah kebijakan pemerintah dievaluasi dulu dengan riset yang benar dari akademisi kampus, dan dinilai berdasar standar akademis?" katanya.
Dia mencontohkan, hingga pertengahan 2021, ratusan bencana alam terjadi di Indonesia. Penyebabnya mayoritas terjadi karena kerusakan lingkungan. Menurutnya, kerusakan lingkungan bisa dihentikan bila para kampus melakukan riset dengan benar.
"Ironisnya, dunia akademis malah memberikan rekomendasi dari sebuah kebijakan yang nyata-nyata tidak lulus AMDAL, misalnya," ucap dia.
Lebih lanjut, Wijayanto menilai, penyebab minimnya penggunaan hasil riset akademis karena para pejabat di Indonesia anti sains. Contohnya, saat para akademisi mewanti-wanti tentang virus corona di awal penyebarannya di Wuhan, para pejabat abai.
Wijayanto kembali menyoroti seputar turunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Hal itu juga terlihat pada kebebasan sipil dan akademis di kampus, dengan melebur sejumlah lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi (BRIN).
"Hal itu ditengarai adalah akibat dari menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia yang dibajak oleh oligarki dengan memunggungi hak warga negara. Agaknya persekongkolan oligarki dengan kekuasaan adalah rangkaian dari upaya untuk melanggengkan kekuasaan," ujarnya.
Ada empat lembaga yang dilebur menjadi satu yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Keempatnya dimasukkan ke dalam BRIN.
Penyatuan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN.
Mantan peneliti LIPI Dipo Alam mengatakan, ada tiga kecacatan dalam peleburan itu. Pertama, cacat materil.
Kedua, cacat formil. Dipo menerangkan, keberadaan lembaga ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia menjadi amanat Undang-undang Nomor 11/2009 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun kelembagaan BRIN hanya diatur melalui Keputusan Presiden (Kepres). Kemudian yang ketiga, Dipo menyebut adanya cacat mental.
"LIPI dibentuk oleh UU No 6 Tahun 1956 juga oleh Ketetapan LPI melalui Tap MPRS No. 18b Tahun 1967. BATAN dibentuk oleh UU No 31 Tahun 1964 dan diperkuat oleh UU Nomor 10 Tahun 1997," kata Dipo.