Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 413/PUU-XXIV/2026 (YouTube/Mahkamah Konstitusi)
  • Paber SC Simamora menguji aturan Pilkada yang mewajibkan ASN mundur saat maju sebagai calon wakil kepala daerah.

  • Ia menilai wakil kepala daerah bukan pejabat negara dan ASN aktif seharusnya tetap memiliki status kepegawaian.

  • MK meminta Paber memfokuskan pasal yang diuji dan memberi waktu hingga 30 November 2026 untuk memperbaiki permohonan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Selasa (17/11/2026)

Paber mengikuti Sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara Nomor 413/PUU-XXIV/2026 secara virtual dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.

14 hari

Ketua MK Suhartoyo memberikan waktu kepada Paber untuk memperbaiki permohonannya.

Senin, 30 November 2026 pukul 12.00 WIB

Naskah perbaikan permohonan harus diserahkan melalui Kepaniteraan MK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Paber SC Simamora menguji aturan yang mewajibkan ASN mundur ketika maju sebagai calon wakil kepala daerah.
  • Who?
    Paber SC Simamora, ASN di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
  • Where?
    Sidang pemeriksaan pendahuluan berlangsung secara virtual, dengan Paber hadir dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.
  • When?
    Paber mengikuti sidang pada Selasa (17/11/2026). Perbaikan permohonan paling lambat diserahkan Senin, 30 November 2026 pukul 12.00 WIB.
  • Why?
    Paber menilai kewajiban mundur membatasi kesempatan ASN aktif untuk mencalonkan diri serta berisiko menghilangkan status kepegawaian dan hak pensiun.
  • How?
    Paber menguji sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 melalui Mahkamah Konstitusi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Paber adalah ASN dari Sumatra Utara yang ingin ikut Pilkada sebagai calon wakil kepala daerah. Ia meminta MK melihat aturan yang membuat ASN harus berhenti dari pekerjaannya. Paber takut kehilangan status ASN dan hak pensiun. Hakim MK meminta permohonannya diperbaiki dan memilih pasal yang benar-benar merugikannya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Permohonan Paber membuka ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai kembali ketentuan yang berkaitan dengan status ASN dan pencalonan wakil kepala daerah. Proses ini juga mendorong pemohon memperjelas pasal yang dianggap merugikan serta dasar kedudukan hukumnya sebelum perkara berlanjut ke sidang berikutnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN), maju kontestasi politik bukan sekadar keberanian mengadu gagasan dan meraih dukungan masyarakat. Ada konsekuensi besar yang harus dipertimbangkan, termasuk meninggalkan status kepegawaian yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Hal itulah yang menjadi perhatian Paber SC Simamora, seorang ASN di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. Ia menguji sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena menilai aturan yang mewajibkan ASN mundur ketika maju sebagai calon wakil kepala daerah, telah membatasi kesempatan dirinya berkompetisi dalam Pilkada.

Paber berharap aturan tersebut dapat ditinjau kembali, sehingga ASN aktif memiliki kesempatan mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah tanpa harus kehilangan status kepegawaiannya, termasuk hak pensiun.

1. Mengenakan batik Korpri, Paber sampaikan permohonan dari Sumatra Utara

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) - Momen jajaran Hakim Konstitusi di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Paber mengikuti Sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara Nomor 413/PUU-XXIV/2026 secara virtual pada Selasa (17/11/2026). Ia hadir dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.

Di layar persidangan, Paber tampak mengenakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) berwarna dasar biru dengan motif emas. Dengan logat khas Sumatra Utara, ia menyampaikan permohonannya di hadapan jajaran hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Dalam perkara tersebut, Paber menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan atas aturan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Ia mendalilkan sejumlah ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Paber menilai mekanisme pemilihan wakil kepala daerah yang harus berpasangan dengan kepala daerah tidak memiliki dasar hukum yang kuat, baik berdasarkan konstitusi maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

"Norma-norma tersebut mengandung problema hukum karena tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, karena tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan yaitu kesesuaian materi muatan dan tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum," jelas Paber dalam persidangan.

2. Wakil kepala daerah disebut bukan pejabat negara

Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi (MK)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Paber juga menyoroti kedudukan wakil kepala daerah dalam struktur pemerintahan. Menurutnya, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota bukan bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan tersendiri, melainkan hanya membantu kepala daerah menjalankan tugasnya.

Atas dasar itu, ia menilai, jabatan wakil kepala daerah tidak semestinya dikategorikan sebagai pejabat negara. Dengan demikian, kesempatan untuk mengisi jabatan tersebut seharusnya terbuka bagi ASN aktif, tanpa harus melepaskan status kepegawaiannya.

Paber merasa ketentuan yang berlaku saat ini berpotensi merugikan dirinya sebagai ASN. Sebab, apabila ingin mengikuti Pilkada dan ditetapkan sebagai calon wakil kepala daerah, ia diwajibkan mengundurkan diri dari ASN.

Keputusan tersebut, menurut Paber, bukan perkara sederhana. Ia berisiko kehilangan status kepegawaian sekaligus hak pensiun sebelum mencapai batas usia pensiun.

Karena itu, Paber meminta MK menyatakan sejumlah ketentuan dalam UU 8/2015 dan UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Ia menginginkan aturan tersebut dimaknai bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung sebagai pasangan calon bersama kepala daerah, maupun sebagai peserta dalam Pilkada langsung.

3. Hakim MK minta Paber fokus pada pasal yang merugikan

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Meski telah menyampaikan argumentasi permohonannya, Paber masih harus memperbaiki sejumlah bagian sebelum perkara tersebut melangkah ke tahap selanjutnya.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta Paber memperhatikan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 7 Tahun 2025, sebagai pedoman dalam menyusun perbaikan permohonan. Ia juga mengingatkan Paber agar memperjelas kedudukan hukum atau legal standing-nya sebagai pemohon.

Guntur menilai Paber perlu lebih selektif menentukan ketentuan yang benar-benar berdampak terhadap dirinya. Dalam permohonannya, Paber menguji 54 pasal dalam UU 8/2015 dan 50 pasal dalam UU 10/2016.

"Ini ada 54 dan 50 pasal, ini bukan cara yang tepat menguji norma, karena kita perlu melihat legal standing Saudara. Bisa saja ada di antaranya, tetapi bisa juga justru tidak ada legal standing-nya. Oleh karena itu, fokus pada norma induk yang akan diujikan, tidak usah ambil semuanya. Mana yang menjadi prioritas yang akan diuji dan lainnya bisa berikutnya," kata Guntur.

Ketua MK Suhartoyo kemudian memberikan waktu 14 hari kepada Paber untuk memperbaiki permohonannya. Naskah perbaikan tersebut harus diserahkan paling lambat Senin, 30 November 2026 pukul 12.00 WIB melalui Kepaniteraan MK.

Setelah perbaikan diterima, Mahkamah akan menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan yang telah diperbaiki.

Perjalanan Paber menguji aturan Pilkada pun belum selesai. Ia masih harus meyakinkan hakim konstitusi bahwa ketentuan yang dipersoalkannya memang merugikan hak konstitusionalnya sebagai ASN sekaligus warga negara yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More