Jakarta, IDN Times - Bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN), maju kontestasi politik bukan sekadar keberanian mengadu gagasan dan meraih dukungan masyarakat. Ada konsekuensi besar yang harus dipertimbangkan, termasuk meninggalkan status kepegawaian yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Hal itulah yang menjadi perhatian Paber SC Simamora, seorang ASN di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. Ia menguji sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena menilai aturan yang mewajibkan ASN mundur ketika maju sebagai calon wakil kepala daerah, telah membatasi kesempatan dirinya berkompetisi dalam Pilkada.
Paber berharap aturan tersebut dapat ditinjau kembali, sehingga ASN aktif memiliki kesempatan mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah tanpa harus kehilangan status kepegawaiannya, termasuk hak pensiun.