Jakarta, IDN Times - Kepolisian Daerah (Polda) Papua memprediksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih menjadi ancaman pada 2023. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan hal itu lantaran KKB masih terus mencari cara untuk memisahkan Papua dari Indonesia.
"Memang benar KKB dan kelompok lainnya yang berupaya memisahkan Papua dari NKRI masih mewarnai gangguan kamtibmas di Papua," kata Fakhiri dalam keterangannya di Jayapura, seperti dikutip dari ANTARA, Rabu (28/12/2022).
Dia mengatakan, untuk mengantisipasi hal itu pihaknya berharap peran aktif kepala daerah dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemuda untuk memberikan pemahaman terhadap kelompok-kelompok tersebut agar tidak mengganggu jalannya pembangunan.
Peran serta kepala daerah dan perangkatnya sangat dibutuhkan, mengingat banyak di antaranya yang masih memiliki kekerabatan dengan anggota KKB.
"Dengan berbagai pendekatan yang dilakukan diharapkan dapat mengajak anggota KKB, agar tidak lagi mengganggu dan bersama-sama membangun daerahnya," ujar Fakhiri.
Kapolda Papua berharap dengan adanya pemekaran Papua menjadi empat provinsi, maka pimpinan daerah dan wakil rakyat di DPRD makin aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.
Tanpa peran serta pemda setempat, menurutnya, maka sulit menyadarkan mereka dan dikhawatirkan akan terus mengganggu baik terhadap warga sipil maupun anggota TNI-Polri.
"Mudah-mudahan dengan peran serta maka secara perlahan anggota KKB tidak lagi mengganggu, bahkan bergabung dengan masyarakat membangun daerahnya, sehingga kamtibmas di wilayah Polda Papua aman," kata Irjen Fakhiri pula.
Tiga daerah otonomi baru (DOB) pemekaran dari Papua yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan pemerintah saat ini harus tegas dalam menangani Kelompok Bersenjata (KKB) Papua. Menurutnya, pemerintah harus menggunakan cara lain untuk menangani KKB Papua.
"Saya kira baik pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi harus tegas, di sana KKB selalu berbuat seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).