Kapolri dan Panglima TNI Berkantor di Papua Sepekan ke Depan

Iqbal menjelaskan, ada pihak-pihak asing yang diduga memprovokasi situasi di Papua. Akan tetapi, dia enggan membeberkan siapa pihak-pihak asing yang diduga tersebut.

Dalam mendalami pihak-pihak asing itu, Kepolisian tidak mendalami secara optimal. Pendalaman itu, menurut Iqbal, akan dilakukan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Intelejen Negara (BIN), dan instansi terkait lainnya.

"Masyarakat Papua yang rusuh kemarin mungkin tidak tahu apa-apa. Ini ada indikasi, provokasi-provokasi yang di-setting oleh pihak luar. Kita sudah petakan itu, orang-orangnya sudah kita petakan. Tunggu saja kita sedang bekerja untuk hal itu," tutur Iqbal.

Jenderal bintang dua itu menerangkan, situasi di Papua saat ini sudah kondusif. Fasilitas publik maupun rumah-rumah yang rusak, juga sudah dibersihkan. Lebih lanjut, TNI/Polri kata Iqbal belum menarik pasukannya yang ada di Papua.

"Bahkan, kita tambah. Di Papua, Papua Barat kurang lebih 6.000 personel sudah di sana untuk melakukan penjaminan keamanan," terangnya.

Iqbal sebelumnya menuturkan, Polri tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang ingin merusak dan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini diplomasi antar negara yang prioritas utama bapak Kapolri menyampaikan, kita jamin keamanan. Kerusuhan yang sudah ada, jangan terjadi lagi. Nah ini pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau terbukti secara hukum, tentunya akan ditegaskan secara hukum,” ujarnya di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9) kemarin.

Diketahui, rangkaian aksi massa terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat. Aksi ini, sebagai bentuk protes atas insiden rasial terhadap kelompok mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, pada 16 Agustus lalu.

Aksi massa juga digelar di seberang Istana Negara dengan disertai pengibaran bendera Bintang Kejora, pada Rabu (28/8) lalu.