Kapolri Perintahkan Anggota Bersiap Hadapi Bencana Jelang Musim Hujan

Sigit mengatakan, saat ini Indonesia sudah memasuki musim hujan 43,8 persen dengan puncaknya terjadi pada Januari 2026. Selain itu, fenomena La Nina juga mulai muncul pada bulan ini dan diprediksi terjadi hingga bulan Februari 2026.

"Meningkatnya curah hujan tersebut berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi," kata Sigit.

Adapun sarana dan prasarana (sarpras) pendukung guna menghadapi darurat bencana itu harus dipersiapkan. Secara total, sarpras yang dimiliki saat ini adalah 125 unit dapur lapangan, 77 unit water treatment, dan 23 unit watergen.

Dengan demikian, kesiapan personel dan sarpras yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan respons cepat terhadap bencana alam yang berpotensi terjadi di Indonesia.

"Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI-Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, Kementerian Lembaga dan Stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana," ujar dia.

Berikut adalah arahan lengkap Kapolri untuk menghadapi potensi bencana!

1. Lakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan BMKG serta berbagai pihak terkait lainnya di wilayah masing-masing.

2. Berikan informasi dan imbuan kamtibmas terkait potensi ancaman bencana.

3. Pastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana termasuk peralatan evakuasi, kendaraan operasional, serta ketersediaan bantuan logistik pendukung sehingga dapat segera digerakkan kapan pun dibutuhkan.

4. Simulasikan kegiatan tanggap darurat bencana secara rutin sehingga sarana, edukasi, dan pelatihan kesiapsiagaan.

5. Kedepankan kecepatan dan ketepatan respons dalam tanggap darurat bencana mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, pemberian trauma healing, hingga percepatan pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak melalui kerjasama lintas sektoral.

6. Laksanakan tugas kemanusiaan dengan penuh empati, humanis, dan profesional sehingga tidak hanya menghadirkan rasa aman tetapi juga kenyamanan bagi masyarakat.

7. Pastikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai prosedur baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya bencana dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan resiliensi bencana.

8. Tingkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan seluruh stakeholder terkait, baik TNI, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat serta berbagai pihak lainnya guna memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana berjalan terpadu dan tepat sasaran.