Karhutla Bukan Sekadar Bencana, Ada Peran Negara-Kapital di Dalamnya

Boy mengatakan negara memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, karena sejumlah aktivitas yang berdampak pada lingkungan berlangsung di wilayah yang telah legal atau memperoleh izin dari pemerintah.

Menurut Boy, terdapat tiga kesalahan utama dalam kebijakan negara. Pertama, penerbitan izin yang dilakukan secara tidak cermat. Kedua, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Dan ketiga, tidak adanya penindakan terhadap aktivitas ilegal berskala besar.

“Yang kedua, perusahaan keuntungan. Yang ketiga, aktivitas ilegal, dan dua entitas perusahaan ini yang merusak ekosistem gambut. Jadi kalau dibilang siapa yang paling bertanggung jawab si perusahaan dan kapitalnya,” ujarnya.

Anggota Dewan Nasional Walhi, Muhamad Isnur, juga menyampaikan masyarakat kecil yang melakukan aktivitas perladangan kerap menjadi pihak yang dikriminalisasi ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Karena seringnya ketika kebakaran yang dikriminalisasi adalah peladang kecil, bukan korporasi," kata Isnur.

Bahkan saat ini, pemerintah sedang menargetkan untuk menghapus peraturan daerah (perda) peladang, di mana perda tersebut menjadi perhatian Walhi sejak lama.

Padahal, menurut Isnur, penindakan terhadap perusahaan yang memiliki konsesi dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Isnur mempersoalkan keterbukaan pemerintah mengenai kepemilikan lahan dan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Menurutnya, informasi tersebut penting untuk mengetahui siapa pihak yang menguasai lahan, lokasi konsesi, serta keterkaitannya dengan wilayah yang mengalami kebakaran.

Isnur juga mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai belum terbuka dalam mengungkap perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan.

“Kalau jujur aja gak bisa, kalau terbuka aja gak bisa, berarti di belakangnya ada banyak kesimpulan jahat dalam otak saya. Mereka bermain-main di sana,” kata dia.

Dalam hal ini, Isnur mendesak pemerintah agar mengungkap identitas korporasi yang bertanggung jawab, mengevaluasi hingga mencabut konsesi atau HGU, serta memproses hukum pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

"Cabut konsesinya, cabut HGU-nya, pidanakan para pemiliknya, pidanakan para beneficiary ownership-nya," ujarnya.

Menurut Isnur, penegakan hukum harus menyasar pihak korporasi yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan, bukan hanya masyarakat kecil yang selama ini kerap disalahkan.