Pemerintah Evaluasi Izin Usaha Perkebunan 3 Perusahaan karena Karhutla
- ATR/BPN mengevaluasi izin perkebunan PT ANI, PT BOS, dan PT AIR akibat karhutla berulang, sarana-prasarana tak sesuai, serta perusahaan belum aktif; HGU mereka dipastikan tidak diterbitkan.
- Pemerintah mencabut HGU PT MIB, PT RKA, dan PT SKM; lahan eks PT BSLT seluas 2.300 hektare diambil alih negara karena HGU kedaluwarsa sejak 2020.
- Pemerintah menegaskan pemegang HGU wajib mencegah kebakaran; tercatat 93 SPDP korporasi, 241 perorangan, serta 57 badan usaha terdampak kebakaran konsesi seluas 33.514,01 hektare.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjatuhkan sanksi bagi tiga perusahaan pemilik perkebunan lantaran akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang. Ketiga perusahaan pemilik izin usaha perkebunan yang dievaluasi kembali yaitu PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AIR seluas 5.134 hektare.
"Kami merekomendasikan Pak Mendagri bersama dengan pemda, dirjen perkebunan dari Kementerian Pertanian akan mengevaluasi izin usaha perkebunannya," ujaar Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, ketika memberikan keterangan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
"Pertimbangan (mengevaluasi izin usaha perkebunan) karena kejadian (karhutla) berulang, sarana dan prasarana tidak sesuai dan perusahaan belum aktif," kata dia.
Dia mengatakan, tiga perusahaan itu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan izin usaha perkebunan, tetapi Hak Guna Usaha (HGU) belum terbit. Nusron memastikan HGU tersebut tidak akan diterbitkan.
Tiga perusahan yang dievaluasi izin perkebunan merupakan salah satu klaster yang terdampak kebijakan pemerintah dalam mengatasi karhutla. Sebab, tak semua karhutla disebabkan oleh alam. Mayoritas karena dibakar sendiri.
Nusron juga menjelaskan klaster kedua, di mana ditemukan satu perusahaan yang HGU-nya sudah habis sejak 2020. Namun, perusahaan itu tak mengurus perpanjangan HGU dan tetap beroperasi.
"Ini dipastikan diambil alih oleh negara yakni eks PT SPT BSLT seluas 2.300 hektare," kata dia.
1. Pemerintah cabut HGU milik tiga perusahaan karena karhutla yang berulang
Area yang masih dilalap api karhutla. (Dokumentasi TNI AU) Selain mengevaluasi izin perkebunan, pemerintah juga mencabut HGU bagi tiga perusahaan yang juga membiarkan kebakaran hutan dan lahan berulang di wilayahnya. HGU merupakan hak istimewa yang diberikan negara untuk mengelola tanah yang dikuasai negara dalam jangka waktu tertentu. Ketiga perusahaan yang HGU-nya dicabut, yakni PT MIB, PT RKA, dan PT SKM
"Di dalam klaster pertama (perusahaan) yang HGU-nya dicabut semua yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare, lalu kedua, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan ketiga PT SKM seluas 2.360,81 hektare," kata Nusron.
Pemerintah mengelompokan 11 perusahaan yang berbeda untuk diambil tindakan tegas lantaran berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan yang tak juga mereda. Tiga perusahaan yang HGU-nya dicabut masuk ke dalam klaster pertama. Klaster kedua, yakni perusahaan yang mengantongi HGU tetapi sudah kedaluwarsa pada 2020.
"Lahan yang dikuasai oleh perusahaan itu dipastikan akan diambil alih oleh negara. Lahan itu dulu milik PT BSLT," kata dia.
Klaster keempat, sejumlah perusahaan yang akan dievaluasi izin usaha perkebunannya dan meliputi tiga perusahaan. Klaster kelima yang disanksi oleh pemerintah yakni sejumlah perusahaan yang HGU-nya dicabut sebagian.
Sebab, di wilayah tersebut terjadi kebakaran untuk pembukaan lahan baru. Meskipun kata Nusron, tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen.
"Perusahaan yang HGU-nya dicabut sebagian, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510 hektare," ujar Nusron.
Klaster keenam, daftar perusahaan yang sedang dikaji untuk dijatuhkan sanksi. Perusahaan yang masuk ke dalam klaster kelima, yaitu PT STP, PT API, dan PT JMS.
"Perusahaan-perusahaan ini sedang dilakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, itu sedang dilakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," ujar dia.
2. Pemilik perusahaan yang dikenai sanksi sebagian warga asing
Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Dok. BNPB) Nusron juga mengungkap, pemilik sebenarnya dari perusahaan di dalam klaster itu tak semuanya WNI.
"Dari 11 PT yang direkomendasikan oleh Bareskrim untuk dicabut HGU-nya, ada yang berasal dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada pula pemegang sahamnya dari Singapura dan ada beberapa yang berasal dari dalam negeri," ujar Nusron.
Namun, Nusron enggan mengungkap nama-nama pemilik saham perusahaan yang berasal dari Indonesia.
3. Pemerintah minta perusahaan yang diberi HGU wajib mencegah kebakaran
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ketika menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri Australia Tory Burke. (Dokumentasi Kemenko Polkam) Sementara, keberadaan Nusron di kantor Kemenko Polkam merupakan bagian dari peserta rapat koordinasi untuk menanggulangi karhutla yang masih terjadi. Rapat tersebut dipimpin Menko Polkam Dudung Abdurachman.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu sudah mewanti-wanti perusahaan yang memiliki HGU dan memperoleh hak pengelolaan serta manfaat ekonomi dari sumber daya alam wajib menjaga lahan tersebut. Hal itu termasuk mencegah kebakaran di area konsesi yang dikelola.
"Pemerintah menegaskan setiap lahan dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab. Maka, perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi serta SDA, wajib menjaga, mencegah kebakaran dan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Dudung.
Dia mengatakan, ada 93 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap pelaku pembakaran dari korporasi. Selain itu, ada 241 SPDP terhadap pelaku pembakaran perorangan.
"Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area yang terbakar di wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare," ucap dia.
