Pemerintah Cabut HGU 3 Perusahaan yang Berulang Kali Mengalami Karhutla
Pemerintah mencabut seluruh HGU PT MIB seluas 4.000 hektare, PT RKA 11.558 hektare, dan PT SKM 2.360,81 hektare setelah karhutla berlangsung lebih dari empat bulan.
Pencabutan dilakukan karena kebakaran berulang melanda sekitar 50 persen area perusahaan, sementara ketiganya dinilai tidak memiliki sarana-prasarana pencegahan dan mitigasi kebakaran.
Keputusan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto; pemerintah menegaskan penegakan hukum terhadap korporasi harus tegas, objektif, konsisten, tanpa perlakuan istimewa, dan memberi efek jera.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) di area lahan, serta hutan di beberapa area yang terbakar. Tindakan tegas itu diambil usai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah berlangsung lebih dari empat bulan.
Salah satu tindakan tegas yang ditempuh yakni mencabut HGU milik tiga perusahaan. HGU merupakan hak istimewa yang diberikan negara untuk mengelola tanah yang dikuasai negara dalam jangka waktu tertentu. Ketiga perusahaan yang HGU-nya dicabut yakni PT MIB, PT RKA, dan PT SKM.
"Di dalam klaster pertama (perusahaan) yang HGU-nya dicabut semua yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare, lalu kedua, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan ketiga PT SKM seluas 2.360,81 hektare," ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid, ketika memberikan keterangan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Nusron menyebut HGU bagi ketiga perusahaan itu dicabut sepenuhnya, lantaran kebakaran terjadi di 50 persen area milik perusahaan tersebut. Selain itu, kejadian karhutla terus berulang.
"Mereka juga tak memiliki sarana-prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran. Hal melanggar diktum SK waktu pemberian hak," tutur dia.
Nusron menjelaskan PT RKA berlokasi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, PT MIB berada di Banjar, Kalimantan Selatan dan PT SKM berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman keputusan untuk mencabut HGU di tiga perusahaan tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 5 November 2026.
Nusron pun telah berpesan kepada lintas instansi dan kementerian bahwa tak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran atau perlakuan istimewa terhadap korporasi.
"Dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, obyektif, konsisten dan memberikan efek jera sehingga karhutla tidak berulang setiap tahun," kata Dudung.
