Kasatgas Minta Maksimalkan Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumatera

10 Nov 2026, 16:21 WIB3 min read

Ezri Tri Suro

News

Channel

Add Us on Google

Konpers Kasatgas PRR (Dok. Tim Media Satgas PRR)

Jakarta, IDN Times – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

Tito menyoroti masih rendahnya realisasi pemanfaatan anggaran di sejumlah daerah. Padahal, pemerintah pusat telah memberikan dukungan fiskal sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun untuk membantu penanganan dan pemulihan pascabencana di tiga provinsi tersebut.

Hal itu disampaikan Tito seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Tito mengungkapkan, realisasi pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan masih bervariasi. Di Sumatera Barat, realisasi tertinggi tercatat mencapai 54 persen, sementara terdapat daerah yang baru merealisasikan sekitar 5 persen.

"Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," kata Tito.

1. Dukung kebutuhan masyarakat terdampak

ilustrasi bencana alam (pexels.com/Wilson Malone)

Menurutnya, anggaran tersebut perlu segera dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak maupun langkah mitigasi menghadapi potensi bencana susulan.

Beberapa kebutuhan yang dapat dibiayai antara lain penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pembersihan sungai. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung proses pemulihan.

2. Tantangan dalam proses pemulihan

Ilustrasi bencana ( ANTARA FOTO/Putra M. Akbar)

Adapun dukungan anggaran pemerintah pusat kepada daerah terdampak mencapai sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, TKD Tambahan sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.

Tito menjelaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencakup 53 kabupaten/kota terdampak. Pemulihan dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi, pertanian, perikanan, hingga pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Namun, luasnya wilayah terdampak serta hujan yang masih berlangsung menjadi tantangan dalam proses pemulihan. Banjir dan longsor susulan menyebabkan sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan jalan agar dapat kembali berfungsi secara permanen.

3. Target pemerintah

Ilustrasi rehabilitasi rumah. Dok. IDN Times/Istimewa

Karena itu, pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berlangsung hingga 2028. Kebutuhan anggaran untuk melanjutkan program pemulihan pada 2027 juga menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden.

"Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD," ujar Tito. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.