Kasus 300 Ayat Al-Qur'an Dihapus Saifuddin Ibrahim Naik ke Penyidikan

24 Mar 2022, 09:43 WIB

Pendeta Saifuddin Ibrahim yang minta agar 300 ayat di dalam Al-Quran dihapus dan kini dituding telah nodai agama Islam (Tangkapan layar YouTube Saifuddin Ibrahim)

Jakarta, IDN Times - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menaikkan status kasus pendeta Saifuddin Ibrahim dari penyelidikan ke pemyidikan. Saifuddin dilaporkan atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA.

Laporan atas Pendeta Saifuddin teregister dalam laporan polisi (LP) bernomor LP/B/0133/III/2022/SPKT Bareskrim Polri. LP dibuat pada 18 Maret 2022 dengan pelapor berinisial RVR.

“Sudah naik sidik,” kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Asep Edi kepada IDN Times, Kamis (24/3/2022).

1. Pendeta Saifuddin melarikan diri ke AS

Pendeta Saifuddin Ibrahim (Tangkapan layar YouTube Saifuddin Ibrahim)

Pendeta Saifuddin Ibrahim yang bikin gaduh karena meminta Kementerian Agama (Kemenag) menghapus 300 ayat Al-Qur'an, diduga berada di Amerika Serikat. Keberadaannya saat ini belum diketahui dan dia sedang diburu interpol.

"Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Saudara Saifuddin Ibrahim saat ini berada di luar negeri," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

2. Polri bekerja sama dengan FBI untuk memburu keberadaan Saifuddin

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Dedi menjelaskan penyidik Bareskrim akan berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation (FBI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait keberadaan Saifuddin di Amerika Serikat.

"Melakukan koordinasi dengan Kemlu terkait dugaan keberadaan Saudara SI di Amerika Serikat. Melakukan koordinasi dengan legal attache FBI," ujar Dedi.

3. Saifuddin dipersangkakan UU ITE dan KUHP

Pendeta Saifuddin Ibrahim yang dituding telah menista Agama Islam (Tangkapan layar YouTube Saifuddin Ibrahim)

Saifuddin dipersangkan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 156a KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.