Kasus Brigadir J, Komnas HAM Pastikan Tak Tumpang Tindih dengan Polri

Taufan mengatakan, dalam berbagai kesempatan, para petinggi polisi juga kerap hadir ke Komnas HAM untuk mendampingi pemeriksaan atau permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.

Menurut dia, hal itu menjadi bukti bahwa Komnas HAM dan Mabes Polri tidak berlomba atau salip-menyalip. Termasuk juga tidak ada kesan bahwa pihaknya menjadi juru bicara (jubir) Polri.

"Kalau kami jadi jubir kepolisian, maka publik tidak akan melihat bagaimana langkah-langkah atau pernyataan kami pada tahap awal yang justru bertolak belakang dengan informasi yang pertama sekali dikeluarkan penyidik," kata dia.

Apalagi, kata dia, hasil penyelidikan tahap awal itu diketahui terdapat berbagai langkah-langkah pengaburan atau obstruction of justice.

Taufan mengatakan, dengan kerja sama yang dibangun bersama kepolisian, konstruksi yang lebih mendekati fakta sebenarnya dalam kasus tersebut pun mulai terlihat.

Walaupun, kata dia, belum 100 persen apakah hal tersebut benar atau tidak sehingga akan terus diuji. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Mabes Polri pun akan dibandingkan dengan temuan yang pihaknya miliki.

"Apa yang dilakukan oleh Mabes Polri itu akan dibandingkan dengan temuan-temuan kami yang lain sehingga sebagaimana arahan Pak Jokowi agar kasus ini dibuka seterang-terangnya bisa didapatkan," kata dia.

Taufan mengakui bahwa penyidik kepolisian lebih berperan untuk mencari pelaku dalam peristiwa tersebut.

Sementara itu, Komnas HAM lebih berperan memastikan isu-isu HAM dalam proses hukumnya. Baik itu di dalam tahap awal penyelidikan, penyidikan, hingga setelah kasus naik ke meja hijau.

"Komnas HAM sejalan dengan mandat UU 39 Tahun 1999, memiliki mandat dan tupoksi untuk menyelidiki dan memantau peristiwa yang diduga ada pelanggaran HAM. Komnas HAM juga memiliki mandat yang dituangkan di dalam MoU antara Komnas HAM dan Kapolri mengenai tugas fungsi sebagai pengawas eksternal Polri," ujar dia.

Melalui tugas dan mandat tersebut, kata dia, dalam kasus Brigadir J, pihaknya melakukan penyelidikan dan pemantauan terkait dengan hak untuk hidup, prinsip fair trial, hingga access to justice bagi setiap orang yang terlibat.

Komnas HAM juga harus menjaga imparsialitas agar pihaknya dengan tidak masuk ke dalam Tim Khusus bentukan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit, dalam penanganan kasus itu. 

"Kapan saja atau apa saja yang terkait dengan tugas kami melakukan pemantauan dan penyelidikan, membutuhkan bahan-bahan, data-data atau orang-orang yang kami minta hadir di Komnas HAM itu dibuka selebar-lebarnya," kata dia.

Taufan juga memastikan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan kendala dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J tersebut bersama Polri.