Kawal Rencana Vaksin Mandiri, Ketua KPK: Setiap Rupiah Untuk Rakyat

Firli mengatakan, KPK bakal memonitor proses vaksin mandiri tersebut. Mulai dari sumbernya, pengadaannya, pengaturannya, sampai dengan distribusi.

"Sehingga kita lakukan pengawalan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Setiap rupiah itu harus kita pertangungjawabkan. Inilah tugas KPK dalam rangka melakukan pencegahan tindakan korupsi,'' ucapnya.

Firli menambahkan, ada dua tugas yang harus dilakukan pemerintah khususnya Kemenkes. Pertama, menyiapkan vaksin mandiri itu sendiri. Kedua, membuat regulasi atau jabaran dari Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemik COVID-19.

"Dan juga Permenkes Nomor 28 Tahun 2020 tentang vaksin pemerintah. Kita juga harus buat Permenkes terkait dengan vaksin mandiri," kata Firli.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kemenkes sedari awal membuka dialog dengan KPK untuk mendapatkan pendampingan. Di tambah lagi, KPK juga sebagai lembaga yang berperan mencegah korupsi.

"Jangan sampai teman-teman di kementerian lembaga yang memang mendapatkan tanggung jawab besar dan anggarannya besar, ini jalan ke depannya jangan salah. Pak Ketua (KPK) bilang jangan sampai kita membiarkan mereka masuk jurang," ujarnya.

Terkait vaksin mandiri, rencana itu kata Budi, belum difinalisasi. Hal ini karena pemerintah masih menunggu proses vaksinasi tenaga kesehatan, lansia, hingga masyarakat umum.

"Opsi ini baru akan kita kaji. Diskusinya sudah ada, mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau kita bisa mendapatkan persetujuan KPC PEN, kita bisa kemudian meluncurkan program ini," tuturnya.