Kecam Serangan Israel dan AS ke Iran, Muhammadiyah: Itu Melanggar HAM!

PP Muhammadiyah mendorong dilakukannya dialog dan langkah-langkah diplomasi untuk menyelesaikan konflik di kawasan Timur Tengah tersebut. Organisasi itu juga mengajak semua negara, lembaga multilateral, bilateral, tokoh-tokoh agama dan kekuatan masyarakat pada umumnya untuk menciptakan kedamaian serta keadilan.

"Kami juga mengajak semua negara dan lembaga multilateral untuk mengecam segala bentuk tindakan yang semena-mena yang menyebabkan kerusakan dan hancurnya peradaban di muka bumi," ujar Syafiq.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dikritik luas oleh publik di Tanah Air lantaran pernyataan yang disampaikan ke publik untuk menanggapi agresi militer Israel dan Amerika Serikat, dianggap lembek. Di dalam keterangannya di media sosial, Kemlu tidak menulis kata kecaman di dalam pernyataannya.

Diksi yang dipakai oleh Kemlu adalah sangat menyesalkan perundingan antara AS dan Iran yang berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Bahkan, di dalam keterangannya, Kemlu tidak menulis situasi di kawasan Timur Tengah memburuk karena bermula agresi militer dari Israel.

"Peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia," demikian yang ditulis Kemlu pada Sabtu (28/2/2026).

Padahal, berdasarkan pengakuan Menteri Luar Negeri Iran Oman Badr bin Hamad Al Busaidi, dari negosiasi antara AS dan Iran di Jenewa, Swiss pada Kamis (26/2), telah tercapai kesepakatan yang signifikan Dikutip dari stasiun berita CBS News, Iran sudah bersedia untuk tidak menyimpan uranium yang diperkaya agar bisa membangun senjata nuklir. Oman menjadi pihak ketiga yang disepakati oleh Iran dan AS untuk menjadi mediator, namun tiba-tiba pada Sabtu (28/2), Israel melakukan agresi militer ke Iran usai permintaan tak menghapus uranium dituruti.

Adapun cuitan Kemlu RI sudah mendapat 2,8 juta views. Respons dari publik terhadap cuitan Kemlu mayoritas berisi kemarahan.

"Negara kok lembek, mengutuk pun gak berani. Kalau cuma menyesal mah orang ketiduran juga bisa," demikian kata warganet yang dikutip hari ini.

"Loe mending keluar dari BoP kalau memang masih punya secuil integritas," kata warganet lain.

"Statement ngambang,. Gak ada tegas-tegasnya. Cuma nyesel. Nyesel itu mah karena sudah gabung BoP," tutur warganet.

Di dalam pernyataan Kemlu itu pula, pemerintah menyebut Presiden Prabowo Subianto siap untuk terbang ke Tehran dan menjadi mediator. Namun, dengan catatan, bila Prabowo disetujui oleh kedua belah pihak.

Sontak ide itu menuai kritik dari publik di Tanah Air. Apalagi ia baru kembali ke Tanah Air usai melakukan lawatan ke sejumlah negara pada periode 16-27 Februari 2026.

Prabowo pun sempat mengunjungi dua negara Timur Tengah yang turut jadi sasaran serangan balasan Iran, yakni Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA). Keduanya jadi sasaran serangan balasan karena menjadi tempat pangkalan militer AS.

Warganet menilai Prabowo tak memiliki kemampuan mumpuni untuk menjadi mediator antara pihak yang berkonflik tersebut.

"Min, kalau condemning invasi AS dan Israel ke Iran saja gak bisa kita state dengan jelas, sebaiknya presiden ditahan gak usah cawe-cawe mau bertolak ke Tehran untuk memediasi segala. Salah ngomong malah bahaya," kata warganet.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf "JK" Kalla pun mengapresiasi usulan Prabowo untuk mendamaikan pihak yang tengah bertikai. Tetapi, menurutnya, posisi Indonesia bukan negara yang setara dengan AS. Hal itu sudah terlihat ketika penandatanganan perjanjian dagang tarif resiprokal.

"Itu saja kita tidak setara (dengan) Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu?" tanya pria yang akrab disapa JK itu di Jakarta, Minggu (1/3).

JK menilai, kondisi geopolitik global ditentukan oleh langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat.