Kecil Kemungkinan Pilkada 2020 Diundur Karena COVID-19, Maksa Gak Sih?

03 Agu 2020, 12:17 WIB

Ilustrasi pekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS. IDN Times/Prayugo Utomo

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 sudah final, meskipun kasus COVID-19 terus melonjak.

Gaus memastikan, pelaksanaan pilkada kemungkinan diundur ke 2021 sangat kecil. “Kecuali memang ada sesuatu keadaan yang sangat luar biasa terjadi,” kata politisi PAN itu lewat keterangan tertulisnya, Senin (3/7/2020).

1. Pilkada 2020 di tengah masa pandemik COVID-19 telah melalui kajian mendalam

Seorang pekerja tengah merampungkan pengerjaan kotak suara Pemilu 2019 di Gudang eks Bandara Polonia, Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Gaus menjelaskan, jika terjadi sesuatu hal yang luar biasa hingga mengharuskan Pilkada diundur, tentu akan dilakukan pembicaraan lagi antara pemerintah dan DPR. Sebab, secara undang-undang pelaksanaan pilkada serentak sudah melalui pembahasan dan kajian mendalam antara pemangku kebijakan.

“Awalnya memang kami di Komisi II mewacanakan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur menjadi 2021. Setelah dilakukan pembicaraan yang intens antara pemerintah dan DPR, berdasarkan analisa dan kajian-kajian, maka ditetapkanlah penundaan pilkada itu menjadi 9 Desember 2020,” ujar dia.

2. Pandemik COVID-19 tak bisa diprediksi kapan berakhir, menjadi alasan Pilkada ditetapkan 2020

Ilustrasi swab test. IDN Times/Debbie Sutrisno

Menurut Gaus, penetapan tanggal pelaksanaan pilkada sudah melalui beberapa pertimbangan, di antarnya pemerintah--dalam hal ini Mendagri, menyatakan ada 49 negara yang menjadwalkan pemilu di berbagai negara lain.

Menurut dia, tidak ada satu pun dari negara tersebut melakukan penundaan pemilu menjadi 2021, dan Indonesia adalah negara yang terakhir melaksanakan pilkada pada 2020.

“Pertimbangan lainnya juga karena tidak ada ya g bisa menjamin kapan kepastian wabah COVID-19 ini akan berakhir,” kata Gaus.

3. Komisi II meyakinkan pemerintah agar tidak risau soal anggaran pilkada

IDN Times/Musthofa Aldo

Mengenai anggaran pilkada serentak, kata Gaus, pemerintah yang saat ini mengalihkan untuk penanganan COVID -19, tidak perlu risau. Karena Mendagri sudah membuat surat edaran melarang kepada seluruh kepala daerah, menggunakan anggaran pilkada untuk penanganan COVID -19.

“Malah komisi dua telah menyetujui usulan tambahan pelaksnaan anggaran pilkada serentak, yang bersumber dari APBN," kata dia.