Kejagung Kasasi Kasus Delpedro, Yusril: Keputusan di MA

08 Apr 2026, 09:16 WIB

Aryodamar

Kejagung Kasasi Kasus Delpedro, Yusril: Keputusan di MA

Menko Yusril Ihza Mahendra (dok.Kemenko Kumham Imipas)

Intinya Sih

Kejaksaan Agung mengajukan kasasi atas vonis bebas Delpedro Marhaen dan tiga aktivis lain dalam kasus dugaan penghasutan yang diputus pada Maret 2026.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan perdebatan hukum terkait penggunaan KUHAP lama atau baru, terutama soal hak jaksa mengajukan kasasi setelah KUHAP baru berlaku.
Pemerintah menghormati langkah hukum Kejagung dan menegaskan keputusan akhir mengenai diterima atau tidaknya kasasi akan ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, dalam kasus Delpedro Marhaen dan kawan-kawan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan semuanya masih menggunakan KUHAP lama. Sementara vonis dijatuhkan setelah tanggal 2 Januari 2026, ketika KUHAP baru telah diberlakukan.

Berdasarkan ketentuan peralihan KUHAP, maka semua proses persidangan dan kelanjutannya tetap menggunakan KUHAP lama. Namun, jika menggunakan asas hukum yang menyatakan jika terjadi perubahan hukum, maka yang diberlakukan adalah hukum yang paling menguntungkan terdakwa.

"Nah, ketika vonis bebas dijatuhkan, KUHAP baru telah berlaku. Apakah jaksa boleh kasasi atas vonis bebas setelah KUHAP baru berlaku? Sementara KUHAP baru menyatakan, dalam putusan bebas, putusan itu final, jaksa tidak boleh kasasi. Atau apakah jaksa tetap boleh mengajukan kasasi karena perkara dimulai ketika masih menggunakan KUHAP lama? Ini menjadi sebuah debat akademik," ujar Yusril dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (8/4/2026).

"Karena itu, pada hemat saya, jika jaksa tetap mengajukan kasasi, maka keputusan boleh tidaknya kasasi akan diputus oleh Mahkamah Agung. Delpedro dan para advokatnya dapat menggunakan argumen perubahan hukum dalam kontra-memorinya ke Mahkamah Agung," imbuhnya.

1. MA berpeluang menerima atau tidak atas kasasi yang diajukan

Menko Yusril Ihza Mahendra (dok.Kemenko Kumham Imipas)

Yusril mengatakan, Mahkamah Agung bisa saja menyatakan kasasi Jaksa dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard alias 'tidak dapat diterima' sehingga materi perkara tidak diperiksa atau Mahkamah Agung tetap akan memeriksa permohonan kasasi itu. Keputusan itu menjadi kewenangan majelis hakim kasasi yang menangani perkara.

"Jadi karena Jaksa telah mengajukan kasasi, maka kita tunggu saja apa putusan Mahkamah Agung nanti. Pemerintah akan menghormati apa pun putusan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di negara kita," kata Yusril.

2. Pemerintah hormati langkah hukum Kejagung

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Yusril menyatakan dirinya menghormati langkah hukum lanjutan berupa kasasi yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam perkara Delpedro Marhaen dan kawan-kawan. Yusril mengatakan, meskipun Kejaksaan merupakan bagian dari eksekutif (Pemerintah), namun para jaksa tetap independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai aparatur penegak hukum.

"Sejak awal, saya telah menyampaikan bahwa putusan pengadilan harus dihormati sebagai wujud independensi kekuasaan kehakiman. Di saat yang sama, setiap langkah hukum, termasuk upaya kasasi, hendaknya benar-benar didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif di dalam hukum acara pidana yang berlaku, agar tercipta kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat UUD 1945," kata Yusril.

3. Kejagung ajukan Kasasi kasus Delpedro dkk

Delpedro dkk divonis bebas (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Diketahui, Kejaksaan Agung mengajukan kasasi atas vonis bebas Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen dan tiga aktivis lain yakni Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar di kasus dugaan penghasutan. Permohonan diajukan pada Maret 2026.

Laman SIPP tersebut belum menampilkan tanggal maupun nomor surat pengiriman berkas kasasi. Selain itu, majelis hakim kasasi yang akan mengadili perkara tersebut juga belum ditampilkan.