Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (Dok/Istimewa)
  • KPAI meminta pesantren membenahi pengasuhan dan pengawasan setelah dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi.

  • Polisi mendalami perkara dengan memeriksa korban dan mengumpulkan bukti, melibatkan Polda Metro Jaya serta Polres Metro Jakarta Selatan.

  • KPAI mendorong penguatan perlindungan anak melalui safeguarding, pelatihan, pengawasan berlapis, dan percepatan RUU Pengasuhan Anak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2025

Dugaan peristiwa kekerasan seksual diperkirakan terjadi sejak 2025.

Minggu (8/11/2026)

Polisi menerima laporan dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Daru Hasbi.

Senin (16/11/2026)

Pernyataan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra dikutip. Ia menekankan mekanisme pengaduan harus dapat digunakan anak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    KPAI menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santri dan meminta pesantren membenahi sistem pengasuhan serta pengawasan.
  • Who?
    KPAI, Jasra Putra, Polda Metro Jaya, Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan, tujuh santri, dan terduga pelaku berinisial F.
  • Where?
    Pondok Pesantren Daru Hasbi, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
  • When?
    Dugaan peristiwa diperkirakan terjadi sejak 2025. Polisi menerima laporan pada Minggu (8/11/2026), sedangkan pernyataan Jasra dikutip Senin (16/11/2026).
  • Why?
    KPAI menilai aturan perlindungan anak tidak cukup jika santri masih takut melaporkan kekerasan atau harus mengadu melalui pihak yang ditakuti.
  • How?
    Polisi mendalami perkara melalui pemeriksaan korban dan pengumpulan bukti. KPAI mendorong safeguarding, kode etik, pelatihan, satgas, serta pengawasan berlapis.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPAI meminta pesantren menjaga santri dengan lebih baik setelah ada dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Daru Hasbi. Polisi mencatat tujuh santri sebagai korban dan memeriksa laporan itu. Polisi juga mencari bukti dan memeriksa korban. KPAI ingin anak punya tempat mengadu yang aman, termasuk jika yang dilaporkan adalah pimpinan pesantren.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dorongan KPAI membuka ruang untuk memperkuat perlindungan santri melalui aturan yang dapat digunakan, pengasuh yang terlatih, prosedur penanganan, dan pengawasan berlapis. Pembagian tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan negara juga menunjukkan bahwa perlindungan anak dipandang sebagai tanggung jawab bersama.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pesantren membenahi sistem pengasuhan dan pengawasan santri menyusul dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Jakarta Selatan. Keberadaan aturan perlindungan anak dinilai tidak cukup jika santri masih takut melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengingatkan mekanisme pengaduan harus benar-benar bisa digunakan anak, termasuk ketika pihak yang dilaporkan merupakan pimpinan pesantren.

“Ukurannya bukan sekadar adanya aturan, tetapi apakah anak benar-benar dapat menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya,” Pernyataan itu dikutip Senin (16/11/2026).

1.. Saluran pengaduan harus bebas intimidasi

Ilustrasi kekerasan seksual (Foto: IDN Times)

Pesantren menerapkan pola pengasuhan selama 24 jam sehingga santri memiliki ketergantungan kuat terhadap pengasuh. Kondisi tersebut membuat mekanisme pelaporan tidak boleh hanya bergantung pada struktur internal lembaga.

“Kalau saluran pengaduan hanya ada di atas kertas, kalau anak tidak tahu harus mengadu kepada siapa, atau jika pengaduan harus melalui orang yang justru ditakutinya, maka sistem itu tidak bekerja," kata dia.

2. KPAI dorong penerapan safeguarding

Ilustrasi kekerasan seksual. (IDN Times/Sukma Shakti)

KPAI menyoroti model Child Safeguarding atau Himayatu Tholabah dalam Keputusan Dirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026. Model tersebut mengatur empat pilar perlindungan, yakni kebijakan, SDM terlatih, prosedur penanganan, serta akuntabilitas.

Jasra meminta implementasinya diperkuat melalui kode etik pengasuh, rekrutmen aman, pelatihan berkala, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta pengawasan berlapis.

3. RUU Pengasuhan Anak perlu dipercepat

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Aditya Pratama)

KPAI juga mendorong percepatan RUU Pengasuhan Anak untuk memperjelas standar pengasuhan, kompetensi pengasuh, tanggung jawab lembaga, pengawasan, hingga mekanisme pengaduan.

“Jangan sampai kita memiliki hutang peradaban dalam pengasuhan anak,” ujar Jasra.

Menurut dia, perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan negara.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More