Jakarta, IDN Times - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah mengungkap sejumlah nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atau keuntungan dari ide megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) baru oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo, salah satunya keluarga Prabowo Subianto.
Nama Hashim Djojohadikusumo serta Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono yang merupakan keponakan dari Prabowo kemudian disebut-sebut bakal menjadi penerima keuntungan besar atas ide tersebut.
Mereka diketahui memiliki konsesi lahan yang luas di Kalimantan Timur terutama di kawasan Paser Penajam dan Kutai Kertanegara yang bakal menjadi calon Ibu Kota Negara baru.
“Korporasi dan oligarki punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan megaproyek IKN. Sebaliknya, suara masyarakat asli Suku Paser Balik diabaikan setelah ruang hidup mereka dirampas,” kata Merah Johansyah di kantor YLBHI Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).
Selain kedua nama tersebut, nama pengusaha Sukanto Tanoto serta Rheza Herwindo yang merupakan anak dari Setya Novanto (Setnov) juga ikut merasakan keuntungan dari megaproyek tersebut.
“Nama Lim Hariyanto dan Rita Indriawati yang terkait dengan skandal pelarian pajak dalam dokumen ICIJ dan terkait dengan bisnis Yayasan Keluarga Besar Polri Brata Bhakti juga muncul dalam daftar kepemilikan saham, juga nama Yusril Ihza Mahendra,” ujarnya.
Seluruh nama tersebut diketahui menguasai konsesi industri ekstraktif yakni tambang batu bara, sawit, kayu, pembangkit listrik tenaga batu bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) skala raksasa hingga properti di kawasan IKN tersebut.
"Lebih dari itu, diduga kuat hanya akan menjadi jalan pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup dan perampasan lahan masyarakat di Kalimantan Timur," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun lndradi menyebut pemindahan ibu kota merupakan ajang bagi-bagi proyek dengan aroma politik oligarki yang kental, mengingat bahwa para pendukung politik yang berlatar bisnis batu bara.
"Pemenuhan kebutuhan energi IKN yang diperkirakan 1,5 GW ini memberi ruang dan alasan untuk membangun industri energi kotor (PLTU batu bara) lebih besar di Kalimantan Timur yang akhirnya hanya menduplikasi masalah Jakarta ke IKN dan Kalimantan,” kata Yuyun.
Ia menambahkan, kini sebanyak 150 keluarga Paser Balik di Desa Pamaluan atau ring 1 IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara ini kembali cemas karena keputusan Jokowi memindahkan ibu kota tidak pernah meminta pendapat mereka. Bahkan, ketika diumumkan proyek Ibu Kota baru, PT ITCI Hutan Manunggal malah semakin beringas dengan cepat memperluas penguasaan lahan yang mengorbankan wilayah adat mereka.
Tidak hanya keberlangsungan hidup masyarakat adat, eksistensi mangrove sebagai ruang hidup masyarakat dan sumber makanan bagi fauna di sekitarnya terancam.
“Hasil kajian kami sepanjang pesisir teluk memiliki indeks bahaya banjir dan indeks kerentanan banjir yang tinggi, tidak cocok jika dilakukan konversi atau dibangun hingga dijadikan permukiman bahkan kawasan industri,” terangnya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb