Kemen PPPA Aktifkan Pos SAPA Usai Bencana di Aceh dan Sumbar
Kemen PPPA memperkuat aktivasi Pos SAPA di Aceh dan Sumatera Barat untuk mendekatkan layanan perlindungan pascabencana.
Petugas mendapat pembekalan mengenai aduan, deteksi dini, rujukan kasus, dan mekanisme operasional layanan.
Pos SAPA mencakup 13 wilayah terdampak serta menangani edukasi pencegahan dan pendataan kebutuhan dasar anak.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memperkuat aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di Aceh dan Sumatra Barat. Langkah ini diklaim untuk mendekatkan layanan perlindungan pascabencana.
“Pos SAPA menjadi simpul koordinasi perlindungan perempuan dan anak yang diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap bantuan dan pendampingan. Kita perlu memastikan masyarakat mengetahui ke mana harus melapor ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memastikan petugas memahami langkah yang harus dilakukan,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus Kemen PPPA, Susanti, dikutip Jumat (16/10/2026).
1. Pembekalan kapasitas petugas
Situasi Pantai Parkit, Padang yang masih dipenuhi kayu-kayu sisa banjir Sumatra. (IDN Times/Sandy Firdaus) Susanti mengeklaim, petugas perlu dibekali kemampuan mengidentifikasi aduan, deteksi dini, hingga rujukan kasus.
“Pos SAPA menjadi simpul koordinasi perlindungan perempuan dan anak yang diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap bantuan dan pendampingan. Kita perlu memastikan masyarakat mengetahui ke mana harus melapor ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memastikan petugas memahami langkah yang harus dilakukan,” ujar Susanti.
2. Kesiapan layanan di Solok
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau posko bencana tanah longsor di Dusun Pasirkuning, Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, pada Minggu (25/1/2026). (Dok. KemenPPPA) Penguatan juga berjalan di Kabupaten Solok. Perencana Ahli Madya Kemen PPPA, Ratih Rachmawati, mengklaim pentingnya kesiapan mekanisme operasional.
“Yang paling penting adalah mendekatkan akses layanan kepada perempuan dan anak di wilayah terdampak bencana. Pos SAPA diharapkan menjadi perpanjangan layanan pemerintah daerah, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh respons awal tanpa harus menghadapi kesulitan untuk menjangkau layanan perlindungan,” ujar Ratih.
3. Dukungan pemerintah daerah
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau posko bencana tanah longsor di Dusun Pasirkuning, Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, pada Minggu (25/1/2026). (Dok. KemenPPPA) Pemerintah setempat menyiapkan SK petugas dan jadwal piket. Kepala DPPKB P3A Solok, Maryeti Marwazi, mengeklaim kesiapan jajarannya.
“Kami berharap para petugas Pos SAPA dapat menjalankan tugas dengan penuh kepedulian dan kesiapsiagaan dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak. Dengan adanya Pos SAPA, kami ingin memastikan setiap kejadian yang menyangkut perempuan dan anak dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait,” ujar Maryeti.
