Kemen PPPA Kawal Pemulangan 13 Korban TPPO Sikka ke Jawa Barat

Ratna menyebut TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia (HAM) serta merampas rasa aman dan masa depan korban. Dia mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas, profesional, dan transparan.

“Kemen PPPA mendorong agar penanganan kasus ini dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemulihan fisik dan psikologis korban, pendampingan hukum, hingga pemenuhan hak-hak korban secara berkelanjutan dengan pendekatan yang berperspektif korban,” ujar Ratna.

Dia menjelaskan, penanganan TPPO mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna menjamin perlindungan serta pemulihan korban.

“Selanjutnya, para korban akan ditempatkan di safe house milik UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dan dilakukan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan yang diperlukan, termasuk layanan kesehatan, psikososial, pendampingan hukum, serta program pemulihan dan reintegrasi sosial," katanya.

Ratna menegaskan pencegahan TPPO memerlukan sinergi pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Kemen PPPA mengimbau media untuk menghormati privasi dan menjaga kerahasiaan identitas dan data pribadi korban dalam pemberitaan. Hal ini berguna mencegah terjadinya reviktimisasi dan dampak psikologis lanjutan bagi korban.

"Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pencegahan kekerasan dengan melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan jenis kekerasan lainnya melalui SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129 atau situs https://laporsapa129.kemenpppa.go.id,” kata Ratna.