Kemen PPPA: Kebijakan Tepat Jawab Kebutuhan Perlindungan Perempuan dan Anak

20 Jul 2025, 07:01 WIB

Deti Mega Purnamasari

WhatsApp Image 2025-07-19 at 19.08.40_3bda07f8.jpg

Wamen PPPA, Veronica Tan. (Dok. Humas Kemen PPPA)

Intinya sih...

Pentingnya penguatan ekonomi keluarga melalui pengembangan sektor care economy
Peran manajemen yang krusial dalam memastikan visi dan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, mengatakan, kebijakan yang tepat dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan anak agar terlindungi.

Hal itu, kata dia, dapat dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

“Keberhasilan pembangunan manusia sangat bergantung pada kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Kebijakan tidak bisa hanya bersifat top-down, melainkan harus inklusif, melibatkan partisipasi aktif dari komunitas, masyarakat sipil, dunia usaha, dan terutama dunia akademik," kata Veronica dalam seminar “Creative Management Strategy in Creativepreneurship” di Universitas Negeri Jakarta, Sabtu (19/7/2025), dikutip dari siaran pers.

"Pendekatan ini esensial agar setiap kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, sehingga dampaknya terasa langsung di lapangan,” ujar dia.

1. Pentingnya penguatan ekonomi keluarga

Ilustrasi keluarga (unsplash.com/Dimas Rizki Pratama)

Veronica lalu menyoroti tentang pentingnya penguatan ekonomi keluarga melalui pengembangan sektor care economy seperti profesi caregiver dan pekerja rumah tangga (PRT).

Menurut dia, PRT dan caregiver seharusnya dapat diakui sebagai profesi dengan standar dan sertifikasi yang jelas.

“Pengembangan care economy akan menjadi roadmap pemerintah untuk mendukung kesetaraan gender dan memperluas kesempatan kerja bagi kelompok perempuan rentan. Dengan menciptakan care center yang berkualitas, mengembangkan sistem pelatihan dan sertifikasi bagi caregiver dan pekerja rumah tangga dengan perlindungan hukum, Indonesia dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus mengatasi masalah sosial yang ada,” kata dia.

2. Para profesional harus terlibat

Ibu Selly membuka sekolah TK Sintiche secara gratis dan mengajar anak-anak dari keluarga yang kurang mampu di Pulau Saparua, Maluku. (Dok. PNM)

Penguatan sektor care economy, kata dia, tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan para profesional di bidang manajemen.

Peran manajemen juga dinilainya sangat krusial dalam memastikan visi dan kebijakan pemerintah agar dapat diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan.

"Profesional manajemen harus mampu menjadi penghubung antara arah kebijakan publik dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan pendekatan yang strategis dan berbasis data, mereka diharapkan dapat merancang solusi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial, terutama bagi kelompok perempuan dan anak-anak yang rentan," kata Veronica.

3. Ciptakan lingkungan kerja inklusif dan ramah perempuan

Ilustrasi ngobrol dengan rekan kerja (freepik.com/freepik)

Lebih lanjut, Veronica mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi perempuan.

Mulai dari penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang women friendly, seperti cuti melahirkan, fasilitas menyusui, hingga kebijakan antidiskriminasi dan antikekerasan seksual.

“Kami mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, hingga para pemimpin untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor," kata dia.

"Isu kesetaraan gender dan perlindungan anak tidak boleh dianggap sebagai agenda sampingan, melainkan harus menjadi bagian integral dari strategi besar pembangunan nasional,” ucap dia.