Kemendagri Minta Pemda Manfaatkan APBD untuk Sertifikasi Halal UMKM

Maurits mengimbau agar seluruh daerah dapat segera mengakselerasi program fasilitasi sertifikasi halal. Dengan meningkatnya produk-produk halal, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, menumbuhkan investasi daerah, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri guna menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI).

Adapun bentuk dukungan dapat berupa anggaran APBD TA 2024 untuk urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan kegiatan perindustrian.

“Untuk pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 telah diatur agar pemda menganggarkan kebutuhan sertifikasi halal kepada UMKM,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri menjelaskan, program sertifikasi halal bagi UMKM di seluruh daerah perlu dioptimalkan untuk mencapai target nasional.

“Sekaligus mendorong dan menyinergikan peningkatan kualitas belanja (daerah) untuk peningkatan pelayanan publik dan menumbuhkan investasi di daerah,” jelas Bahri. 

Menurutnya, upaya-upaya ini terus menjadi konsentrasi Kemendagri demi membawa Indonesia sebagai produsen yang berkualitas di kancah internasional.

Secara umum, kegiatan ini diikuti oleh pejabat dari BPJPH Kemenag dan Kemendagri, para Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Acara bertajuk “Sosialisasi Penganggaran APBD untuk Fasilitasi Sertifikasi Halal” yang digelar di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, pada Kamis (15/2/2024) itu adalah bentuk kerja sama antara Kemenag dan Kemendagri melalui Bina Keuangan Daerah (Keuda) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).