Kemenhaj Blok Sementara PT Assyifa Berkah Mandiri, Kenapa?

Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Atty Novyanty, menjelaskan pemblokiran sementara merupakan bagian dari upaya pengawasan pemerintah terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah munculnya persoalan baru yang dapat merugikan calon jemaah lainnya.

Menurut Atty, tindakan administratif tersebut juga menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan layanan perjalanan ibadah umrah.

"Kami telah merekomendasikan dan mengeksekusi pemblokiran sementara akses SISKOPATUH milik PT Assyifa Berkah Mandiri agar tidak ada penambahan jemaah baru yang diberangkatkan dan terdampak," ujar Atty dalam keterangannya, dikutip Selasa (3/11/2026).

Dengan pemblokiran akses tersebut, PT Assyifa Berkah Mandiri tidak dapat menggunakan sistem SISKOPATUH untuk memproses penambahan keberangkatan jemaah baru selama status pemblokiran masih berlaku.

Kemenhaj menegaskan, pemblokiran akun SISKOPATUH tidak menghilangkan tanggung jawab PT Assyifa Berkah Mandiri terhadap jemaah yang telah diberangkatkan. Penyelenggara tetap berkewajiban menyelesaikan seluruh persoalan, terutama terkait penyediaan tiket penerbangan pulang ke Indonesia.

Atty juga memastikan sanksi administratif tersebut tidak menghalangi proses pendataan maupun penyelesaian hak para jemaah yang terdampak.

"Status blokir ini sama sekali tidak menghambat penyelesaian hak jemaah. PT Assyifa Berkah Mandiri tetap wajib bertanggung jawab penuh atas pemenuhan tiket kepulangan mereka," kata Atty.

Artinya, perusahaan tetap harus memastikan seluruh jemaah dan petugas pendamping yang terdampak mendapatkan kepastian kepulangan. Pemenuhan kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam penyelesaian permasalahan yang sedang ditangani Kemenhaj.

Pemblokiran sementara PT Assyifa Berkah Mandiri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 2 Tahun 2026 mengenai sanksi administratif.

Selain memberlakukan pemblokiran, Kemenhaj akan melanjutkan investigasi dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penyelenggara perjalanan umrah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap lebih jauh dugaan ketidakpatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya kepada jemaah.