Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Kemenhut Sosialisasikan Aturan Perdagangan Karbon: Permenhut Nomor 6 Tahun 2026

Irfan Fathurohman
Kemenhut Sosialisasikan Aturan Perdagangan Karbon: Permenhut Nomor 6 Tahun 2026
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi mensosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 terkait implementasi perdagangan karbon nasional. (Dok. Kemenhut)
  • Kemenhut resmi sosialisasikan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 sebagai dasar implementasi perdagangan karbon nasional untuk menekan emisi gas rumah kaca dan membuka peluang kerja sama global.
  • Regulasi ini menjadi tindak lanjut Perpres 110 Tahun 2025, memberi ruang partisipasi luas bagi masyarakat dan sektor swasta dalam menjaga hutan melalui mekanisme perdagangan karbon.
  • Penyusunan Permenhut melibatkan pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat adat sebagai bukti komitmen kolaboratif Indonesia memperkuat posisi di pasar karbon internasional.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Tahun 2025

Presiden menerbitkan Perpres 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

29 April 2026

Kementerian Kehutanan mensosialisasikan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 di Jakarta, dihadiri oleh pejabat pemerintah dan perwakilan negara sahabat. Regulasi ini menjadi tindak lanjut dari Perpres 110 Tahun 2025 dan menandai langkah konkret Indonesia dalam perdagangan karbon nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Kementerian Kehutanan mensosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang implementasi perdagangan karbon nasional sebagai langkah menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperluas kerja sama pasar internasional.
  • Who?
    Kegiatan dihadiri Menteri Kehutanan, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Ketua OJK Frederica Widyasari Dewi, serta Duta Besar Uni Emirat Arab Abdulah Salem Aldhaeri.
  • Where?
    Sosialisasi berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta.
  • When?
    Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 29 April 2026.
  • Why?
    Regulasi diterbitkan untuk mendukung penurunan emisi karbon nasional, menindaklanjuti arahan Presiden melalui Perpres 110 Tahun 2025, serta membuka partisipasi luas masyarakat dan sektor swasta dalam perdagangan karbon.
  • How?
    Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan resmi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, hingga masyarakat adat guna membentuk mekanisme perdagangan karbon yang transparan dan akuntabel.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Hari Rabu di Jakarta, orang-orang dari Kementerian Kehutanan bikin aturan baru tentang jual beli karbon supaya udara jadi bersih. Ada Pak Hashim, Bu Frederica, dan Dubes dari UEA datang juga. Mereka mau semua orang bisa ikut jaga hutan dan kurangi asap jahat di bumi. Sekarang aturan itu sudah mulai dijalankan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Sosialisasi Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 mencerminkan langkah konkret pemerintah dalam membangun mekanisme perdagangan karbon yang transparan dan inklusif. Dengan melibatkan berbagai pihak, dari pemerintah hingga masyarakat adat, regulasi ini menunjukkan kesungguhan nasional menurunkan emisi sekaligus membuka peluang kolaborasi internasional yang memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi mensosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 terkait implementasi perdagangan karbon nasional.

Regulasi ini diterbitkan sebagai upaya Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pasar internasional.

Sosialisasi dilakukan di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (29/4/2026). Hadir dalam acara, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Ketua OJK Frederica Widyasari Dewi, Dubes UAE Abdulah Salem Aldhaeri.

“Kami berharap dengan adanya permen ini, akan terbentuk satu mekanisme yang jelas, akuntabel, dan transparan untuk perdagangan karbon sukarela,” ujar Menhut.

1. Permenhut 6 untuk memberikan ruang partisipasi seluruh pihak

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi mensosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 terkait implementasi perdagangan karbon nasional. (Dok. Kemenhut)

Raja Juli menjelaskan, Permenhut ini dirancang untuk memberikan ruang partisipasi yang luas bagi seluruh pihak. Ia menjelaskan, regulasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden melalui Perpres 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (GRK).

“Insyaallah akan memberikan ruang yang luas kepada masyarakat dan sektor swasta untuk sama-sama berpartisipasi menjaga hutan kita, melalui mekanisme perdagangan karbon yang selama ini berjalan di tempat,” ujar Menhut.

2. Kesungguhan pemerintah untuk menurunkan emisi karbon

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi mensosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 terkait implementasi perdagangan karbon nasional. (Dok. Kemenhut)

Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyebut peluncuran regulasi ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah.

Ia menambahkan bahwa langkah cepat Indonesia mendapat perhatian dari komunitas global serta memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

“Ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Adanya pasar karbon ini menjadi fasilitasi program konkret untuk menekan emisi,” ujar Hashim.

3. Permenhut melibatkan pemerintah pusat hingga masyarakat adat

Kemenhut menggelar pertemuan bersama NGO, di Kantor Kemenhut, Rabu (29/4/2026). (Dok. Kemenhut)

Hashim mengapresiasi Kemenhut dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi ini. Peraturan ini diterbitkan dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat adat.

“Saya menyampaikan apresiasi saya kepada Menteri Kehutanan dan semua pihak yang terlibat dalam regulasi ini atas nama Bapak Presiden Republik Indonesia saya mengucapkan terima kasih, dan selamat kepada semua pihak yang berkompetisi dalam memasuki pasar karbon internasional,” tuturnya.

Editor’s Picks
Pemerintah Resmi Terbitkan Permenhut 6/2026, Atur Perdagangan Karbon
Cegah Karhutla Dampak El Nino Godzilla, BMKG-Kemenhut Pasang Sensor dan OMC
Modus Ketua Ombudsman: Periksa Kemenhut buat Koreksi Denda Tambang PT TSHI
Topics
KemenhutRaja Juli AntonikarbonHashim DjojohadikusumoOJKPerdagangan KarbonMenhut

Editorial Team

EditorSunariyah Sunariyah

Tonton lebih seru di