Kemenkes: Semua WNI di Diamond Princess Berpotensi Kena Virus Corona

21 Feb 2020, 18:31 WIB

Sebuah bus tiba dekat kapal pesiar Diamond Princess di mana ratusan penumpang dinyatakan postitif terjangkit virus corona, di Terminal Dermaga Pesiar Daikoku di Yokohama, Tokyo bagian selatan, Jepang, pada 16 Februari 2020. (ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto mengatakan seluruh kru kapal pesiar Diamond Princess berpotensi kuat sudah terinfeksi virus corona. Dugaan ini juga berlaku bagi kru kapal asal Indonesia. Kementerian Luar Negeri sebelumnya sudah menyatakan empat dari 78 WNI positif terinfeksi virus corona. Sementara, sisa 74 WNI lainnya kini masih berada di atas kapal, namun sedang menjalani tes kesehatan.

“Kita kemudian perlu memberikan perhatian khusus terhadap (penumpang dan kru di) Diamond Princess. Ternyata kapal ini sudah menjadi episentrum baru yang analog dengan apa yang terjadi di Kota Wuhan. Artinya, orang yang berada di dalam itu sudah sangat-sangat mungkin ketularan. Kalau di Wuhan di Hubei khususnya kalau kita lihat maka kejadian confirmed COVID ini hanya sekitar 5% dari populasi yang ada di situ, tetapi di kapal ini angkanya sudah 15%. Berarti, sudah lebih harus harus diawasi,” ujar Yuri ketika memberikan keterangan pers di Gedung Adyatma Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (21/2).

Lalu, kapan 74 WNI itu akan dievakuasi oleh Pemerintah Indonesia?

1. Durasi observasi bagi WNI di Diamond Princess menjadi 28 hari

Ratusan WNI usai menjalani observasi di Natuna. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Lantaran situasi yang berbeda dengan WNI yang sudah dievakuasi dari Provinsi Hubei, Tiongkok, maka Kemenkes berencana melakukan observasi terhadap 74 kru kapal Diamond Princess dua kali lipat lebih lama atau 28 hari. 245 WNI yang diboyong ke Kepulauan Natuna diobservasi selama 14 hari.

Penambahan durasi observasi itu berdasarkan dengan peningkatan kewaspadaan dari Organisasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Kewaspadaan makin ditingkatkan bukan makin diturunkan, sehingga dari episentrum sekarang kebijakan karantina yang diharapkan adalah dua kali 14 hari. Dua kali episode inkubasi,” ungkap Yuri tadi.

Namun, belum diketahui puluhan WNI itu akan dievakuasi dengan menggunakan alat transportasi apa. Kementerian terkait telah menyiapkan dua opsi untuk memboyong mereka ke Tanah Air yakni menggunakan pesawat dan kapal laut KRI Soeharso. Keputusan akhir masih menunggu instruksi dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

2. Di Tiongkok gejala terinfeksi COVID-19 baru muncul di hari ke-20

Achmad Yurianto Sekretaris Dirjen P2P Kemenkes (IDNTimes/Aldzah Aditya)

Kewaspadaan dengan meningkatkan durasi observasi, kata Yuri, diambil lantaran data dari Tiongkok menunjukkan ada orang yang positif COVID-19 di hari ke-20. Maka, durasi observasi yang semula 14 hari kemudian diperpanjang menjadi 20 hari. Tujuannya, agar bila muncul gejala bisa dipantau oleh Kemenkes.

“Karena data di Cina (Tiongkok) ada juga yang muncul keluhannya di hari ke 20. Lho, ini 14 hari (observasi) sudah aman kok baru muncul sekarang,” tuturnya.

3. Presiden Jokowi belum memutuskan kapan 74 WNI dievakuasi dari Kapal Diamond Princess

Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan PM Australia Scott Morrison, di Canberra, Australia, Senin 10 Februari 2020 (Biro Pers Kepresidenan)

Walaupun kementerian dan lembaga terkait sudah menyiapkan berbagai opsi untuk proses evakuasi, namun menurut Yuri hingga saat ini belum ada keputusan final memboyong pulang 74 WNI dari Diamond Princess. Pengambilan keputusan mengenai evakuasi tidak berada di Kemenkes, melainkan instruksi langsung dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Pemerintah, kata Yuri, akhirnya memutuskan untuk melakukan evakuasi terhadap 74 WNI karena diduga tidak ada penerbangan komersial yang bersedia mengangkut pulang mereka ke Tanah Air.

“Pemerintah Jepang juga tidak menyediakan karantina di darat. Jadinya, hotel (di wilayah Jepang) pun juga gak terima dia (ABK Diamond Princess) dan penerbangan komersial reguler juga tidak akan menerima,” jelas Yuri.