Kemenko Marves Gelar Lokakarya di Banyuwangi, Bahas Pengelolaan Sampah

12 Nov 2023, 16:50 WIB

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar lokakarya nasional Dekarbonisasi Sektor Persampahan di Banyuwangi. (Dok. Pemkab Banyuwangi)

Jakarta, IDN Times -- Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar lokakarya nasional Dekarbonisasi Sektor Persampahan di Banyuwangi. Peserta lokakarya yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut melihat bagaimana praktik-praktik baik pengelolaan sampah yang dilakukan Banyuwangi dengan skema public–private partnership.

Lokakarya yang digelar selama dua hari, Sabtu–Minggu (11-12/11/2023) ini dihadiri langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendriati, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, Staf Ahli Bidang Energi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pejabat eselon II kementrian/lembaga.

1. Pengelolaan sampah saat ini menjadi yang perlu mendapat perhatian penuh dari setiap daerah

Ilustrasi pengelolaan sampah (www.istockphoto.com)

Menpan RB Azwar Anas mengatakan, penanganan sampah selama ini masih menjadi permasalahan yang dianggap belum genting. Padahal, menurut Menpan, sampah saat ini menjadi isu arus utama yang perlu mendapat perhatian penuh dari setiap daerah.

“Kami memahami ada banyak sektor yang penting yang perlu dieksekusi oleh pemerintah daerah. Namun, masalah sampah ini saat ini tidak boleh kita abaikan. Kita harus sudah mulai berpikir bagaimana penanganan sampah ke depan demi keberlangsungan lingkungan kita ke depan,” ujar Anas.

“Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah untuk menjadikan isu sampah masuk dalam prioritas pembangunan,” ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendriati mengatakan, daerah memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan pelayanan penanganan sampah. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaannya, dengan catatan hanya kepada kepala daerah yang memiliki komitmen kuat.

“Banyuwangi adalah contoh bagaimana penanganan sampah yang dilakukan pemkab mendapat dukungan dari sektor privat dan masyarakatnya sendiri. Kami berharap, lewat forum di Banyuwangi ini bisa memberikan inspirasi serta sharing pengalaman baik antar daerah,” kata Nani.

2. Banyuwangi memiliki sejumlah program persampahan, mulai dari pembangunan TPS3R hingga berbagai inovasi penanganan sampah

Ilustrasi tempat sampah (Dok.IDN Times/Istimewa)

Banyuwangi sendiri saat ini memiliki sejumlah program persampahan mulai pembangunan TPS3R hingga berbagai inovasi penanganan sampah yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat.

Bupati Ipuk mengatakan, pemkab telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan. Karena itu, penanganan sampah di Banyuwangi cukup komprehensif, dari hulu ke hilir.

“Kami membuat regulasi persampahan, mulai peraturan daerah, peraturan bupati, hingga Surat Edaran tentang pengelolaan dan pengurangan penggunaan plastik. Kami juga menetapkan pengelolaan persampahan sebagai salah satu indikator penilaian dalam rapor desa, yang akan menentukan alokasi anggaran setiap desa,” ujar Ipuk.

3. Pemkab Banyuwangi juga getol kampanye perubahan perilaku kepada masyarakat

Ilustrasi Bank Sampah (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga getol kampanye perubahan perilaku kepada masyarakat dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan.

“Kami juga aktif berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, salah satunya Banyuwangi mendapat dukungan dari Pemerintah Norwegia untuk pembangunan TPS 3R Balak,” ujar Ipuk.

Saat ini Banyuwangi telah membangun dan mengoperasikan 19 TPS 3R di sejumlah kecamatan. Di antaranya TPS3R Balak, memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton perhari dengan sasaran 55.491 rumah tangga. Sementara TPS3R Muncar setiap bulannya, rerata sampah yang dikelola mencapai 270 ton yang berasal dari 7.500 rumah tangga di empat desa di Kecamatan Muncar.

Selain itu, Banyuwangi juga bekerja sama dengan NGO Sungai Watch yang berfokus pada penanganan sampah di sungai dengan memasang jaring penghalang. Saat ini sebanyak 30 jaring penghalang telah terpasang di sejumlah titik sungai di Banyuwangi. (WEB)