Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memastikan melakukan efisiensi anggaran 2025 dengan memangkas Rp184 miliar.
Menteri PANRB, Rini Widyantini menjelaskan, awalnya pagu anggaran yang diterima kementeriannya Rp392,9 miliar. Kemudian setelah efisiensi menjadi Rp208,08 miliar.
"Berdasarkan hasil rapat dengan dirjen anggaran pada 11 Februari 2025. KemenPANRB perlu melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp184,9 miliar dari pagu awal Rp392,9 miliar. Sehingga anggaran setelah efisiensi adalah Rp208,08 miliar. Efisiensi ini tentunya tidak termasuk belanja pegawai," kata Rini dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
"Sehingga pagu (sisa anggaran) KemenPANRB setelah rekonstruksi menjadi sebesar Rp75,5 miliar. Anggaran tersebut untuk mendukung program teknis, dukungan manajemen, dan operasional pemeliharaan kantor," sambung dia
Rini menjelaskan, rekonstruksi dan efisiensi anggaran tersebut terdiri dari dua program utama yaitu dukungan manajemen dari Rp251,08 miliar menjadi Rp179,37 miliar, atau terjadi efisiensi sebesar Rp71,71 miliar.
Kemudian dari program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN dari Rp141,89 miliar menjadi Rp28,7 miliar.
Adapun, rekonstruksi dan efisiensi anggaran ini didasarkan oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.