Kementan Siapkan Provinsi Kaltara Jadi Penyangga Pangan Ibu Kota Baru

Justan menjelaskan konsep pembangunan daerah penyangga pangan ibu kota baru yaitu dengan sistem klaster. Karena itu, Kabupaten Bulungan akan dibangun menjadi sentra produksi padi, cabai, dan bawang merah.

Daerah penyangga pangan yang kedua ialah Nunukan yang menjadi sentra produksi padi, cabai, dan bawang merah. Kemudian Kabupaten Malinau menjadi sentra produksi padi dan jagung. "Kepala dinas harus aktif. Jangan sendiri-sendiri, tapi harus kerja bersama dengan semua pihak, termasuk pihak legislatif," ujarnya.

Justan menegaskan untuk kabupaten lain di Provinsi Kaltara yang tidak terpilih sebagai penyangga pangan ibu kota baru, bukan berarti kabupaten tersebut tidak diperlukan dalam mengembangkan produksi pertanian. Namun, Kementan juga tetap membantu sehingga daerah tersebut bisa menyediakan pangan.

"Sebab kecintaan Pak Menteri Amran kepada sektor pertanian dan petani itu sendiri sangat luar biasa. Jika kita lihat kemajuan pertanian, ada sesuatu yang diberikan Menteri Amran dibanding menteri sebelumnya. Beliau (Amran) rajin turun ke lapangan," tegasnya.

Justan menyatakan kinerja Kementan selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK sangat menggembirakan. Mengapa demikian? Karena meskipun anggaran Kementan 2014-2019 trennya turun 33,65%, sektor pertanian justru ekspor dan PDB pertanian meningkat. 

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton dan tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK ekspor naik 9 juta ton. Pada 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, tetapi di 2018 mencatat nilai tertinggi, yakni 42,5 juta ton. "Nilai PDB pertanian pun naik, yakni dari target PDB 3,5%, pertanian mampu menembus 3,7%," bebernya.

BPS pun mencatat, sambung Justan, kinerja Kementan mampu menurunkan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan, dari 10,57% pada 2014 menjadi 1,69% pada 2018. Begitu pun penduduk miskin di perdesaan menurun dari 14,17% pada 2014 menjadi 13,2% pada 2018.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun mencatat, investasi sektor pertanian meningkat tajam. Pada 2013 hanya Rp29,3 triliun, tetapi di 2018 naik menjadi Rp61,6 triliun sehingga naik 110%.

"Oleh karena itu, kepada para petani, banggalah menjadi petani. Banggalah bisa memenuhi pangan Indonesia, bahkan pangan kita sudah banyak diekspor. Terkait dengan dukungan sumber daya manusia, selain dukungan petani, Kementan juga tetap menggandeng pihak TNI. Jadi, mari kita bersinergi membangun pertanian di Provinsi Kaltara sehingga nanti menjadi penyangga pangan ibu kota baru," sambung Justan.

Lebih lanjut Justan menekankan bahwa kinerja Kementan yang bagus ini diikuti juga dengan kinerja pengelolaan keuangan dari BPK dan mendapat penghargaan dari KPK. BPK memberi predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kementan tiga tahun berturut-turut (2016-2018) atas pemeriksaan penggunaan anggaran. Kementan pun mendapat penghargaan antigratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK.

“Ini artinya BPK menyatakan penggunaan anggaran Kementan. Kami pun tahu permasalahan di lapangan karena aktif turun ke lapangan mengecek dan memberikan solusi langsung di lapangan," tandasnya.

Hadir pada penutupan PEDA II Petani-Nelayan ialah Asisten Daerah II Kaltara, Saiful Herman, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Nurhayati, Kepala Dinas Pertanian Kaltara, Andi Santiaji, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, Direktur Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian, Amirudin Pohan.

PEDA II Petani-Nelayan Provinsi Kaltara dihelat mulai 9-12 September 2019 yang dihadiri petani dan nelayan perwakilan dari seluruh kabupaten di Provinsi Kaltara.