Uni Eropa Bakal Perkuat Petugas Frontex usai Krisis Migrasi Ceuta
Komisi Eropa mengusulkan penguatan Frontex setelah lebih dari 70 ribu imigran Maroko memasuki Ceuta, termasuk penambahan pasukan hingga 30 ribu personel dalam beberapa tahun.
Frontex diusulkan lebih cepat dikerahkan ke perbatasan terdampak krisis, maksimal 24 jam, serta berperan dalam penangkapan dan seleksi imigran.
Badan perbatasan UE juga direncanakan berwenang mendeportasi imigran ke negara non-anggota UE dan memantau media sosial terkait migrasi ilegal serta informasi palsu.
Jakarta, IDN Times - Komisi Eropa mengungkapkan rencana memperkuat Badan Penjaga Perbatasan dan Pesisir Uni Eropa (Frontex) pada Selasa (27/10/2026). Usulan ini disampaikan menyusul krisis migrasi di Ceuta imbas masuknya lebih dari 70 ribu imigran Maroko.
Pada akhir Agustus, Spanyol sudah meminta Frontex membantu menyelesaikan krisis migrasi Ceuta. Kehadiran petugas Frontex diharapkan dapat membantu dalam menangkap dan menyeleksi imigran Maroko yang masuk ke Ceuta.
1. UE akan tambah jumlah personel Frontex
Pagar perbatasan Polandia-Belarus. (Ministry of National Defence of Lithuania, GFDL , via Wikimedia Commons) Komisi Eropa mengatakan bahwa proposal ini meliputi penambahan personel Frontex. Nantinya, jumlah pasukan Frontex yang berasal dari negara-negara anggota UE akan ditambah hingga 30 ribu personel dalam beberapa tahun ke depan.
Dilansir DPA International, Komisi Eropa juga menginginkan Frontex dapat berperan dalam proses seleksi imigran. Pihaknya mengharapkan agar Frontex dapat lebih cepat diterjunkan ke area perbatasan yang terdampak krisis migrasi dalam waktu 24 jam.
2. Dorong deportasi imigran ke negara non-anggota UE
suasana di perbatasan Latvia-Rusia (Saeima, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons) Selain itu, Frontex nantinya akan diberikan hak untuk dapat mendeportasi imigran ke luar negara anggota UE. Proses deportasi imigran nantinya akan dilakukan ke negara non-anggota UE yang setuju menampung imigran dari UE.
Sebelumnya, Jerman dan beberapa negara UE berencana mendirikan pusat deportasi imigran di negara ketiga. Maka, nantinya imigran yang dideportasi dari negara-negara anggota UE tidak lantas langsung dipulangkan ke negara asalnya.
3. Frontex dapat memantau media sosial soal arus migrasi ilegal
Ilustrasi aplikasi sosial media. (unsplash.com/dkfra19) Penguatan Frontex ini juga berkaitan dengan proses pemantauan migrasi. Alhasil, nantinya, badan UE itu dapat memantau sosial media untuk memperoleh informasi arus migrasi menuju ke perbatasan UE.
Dilansir Politico, media sosial menjadi salah satu platform penting untuk menyebarkan informasi terkait migrasi ilegal. Hal ini sudah terlihat dari krisis migrasi Ceuta yang didorong oleh informasi di media sosial.
Dengan ini, Frontex akan bertugas menandai konten media sosial sesuai aturan Undang-Undang (UU) Digital Service Act. Mereka akan meminta otoritas nasional untuk menghapus konten yang berisikan kabar bohong soal migrasi.
