Kementerian HAM Dorong Satu Data Jadi Dasar Kebijakan

Satu Data HAM merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri HAM Nomor 13 Tahun 2025. Integrasi ini diarahkan untuk menghasilkan informasi terstandar dan terverifikasi sebagai landasan kebijakan.

“Melalui kebijakan ini, Kementerian HAM mendorong integrasi data dan kolaborasi lintas sektor agar perumusan kebijakan didukung informasi yang terstandar, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.

Mugiyanto menyebut, publikasi data sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pemerintah. Namun, keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi yang dilindungi.

“Data yang terbuka, dapat diverifikasi, dan dijaga privasinya akan menumbuhkan kepercayaan publik, dan kepercayaan itu adalah modal terpenting kebijakan HAM,” ujarnya.

Kementerian HAM mendorong kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil. Data berdasarkan gender, usia, disabilitas, dan wilayah diharapkan membantu mengidentifikasi kesenjangan pemenuhan hak.

“Ke depan, Kementerian HAM mendorong penguatan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil," ujar Mugiyanto.